.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Estonia menghadapi persoalan yang semakin mengkhawatirkan di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Eropa Timur. Negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia itu mulai menghadapi kekurangan calon tentara pria, sehingga wacana pemberlakuan wajib militer bagi perempuan dinilai hanya tinggal menunggu waktu.
Kepala Badan Sumber Daya Pertahanan (KRA) Estonia mengatakan bahwa wajib militer bagi perempuan pada akhirnya akan menjadi kebutuhan yang sulit dihindari. Menurutnya, tren demografi menunjukkan jumlah laki-laki usia militer terus menyusut, sementara kebutuhan pertahanan negara justru meningkat.
Pernyataan tersebut muncul ketika negara-negara anggota NATO di Eropa tengah melakukan penguatan militer besar-besaran sejak konflik Ukraina meningkat pada Februari 2022. Negara-negara Barat beralasan langkah itu diperlukan untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman Rusia, meskipun Moskow berulang kali menolak tuduhan tersebut.
Dalam wawancara dengan Vikerraadio beberapa hari lalu, Rannaveski menjelaskan bahwa Estonia tidak akan memiliki cukup laki-laki untuk mempertahankan sistem wajib militer yang berlaku saat ini jika tren kelahiran terus berlanjut.
Ia mengungkapkan bahwa generasi sebelumnya mencatat hingga 15.000 kelahiran anak laki-laki setiap tahun. Namun kini jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar 4.000 hingga 5.000 kelahiran per tahun.
“Jelas bahwa dari para pemuda ini kita tentu tidak dapat mengisi 4.100 posisi yang diantisipasi dalam rencana pertahanan,” kata Rannaveski, sebagaimana diberitakan RT.
Menurutnya, Estonia berisiko gagal memenuhi target kebutuhan personel militer pada tahun 2040 apabila tidak melakukan perubahan kebijakan yang signifikan.
Kondisi tersebut mendorong perdebatan mengenai perluasan wajib militer kepada perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara NATO telah bergerak ke arah sistem wajib militer yang lebih netral gender.
Norwegia menjadi anggota NATO pertama yang menerapkan wajib militer bagi perempuan pada 2015. Langkah serupa kemudian diikuti Swedia pada 2017. Belanda juga memperluas aturan wajib militernya kepada perempuan pada 2018, meskipun wajib militer masih ditangguhkan pada masa damai.
Gelombang perubahan itu semakin menguat setelah perang Ukraina. Denmark tahun lalu menyetujui wajib militer bagi perempuan, sementara Latvia mengumumkan rencana untuk menerapkan kebijakan serupa dalam beberapa tahun mendatang.
