.png)
2 hours ago
2
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan COO Danantara Dony Oskaria (dari kiri) saat memberikan keterangan terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026). Pemerintah mulai memberlakukan ekspor tiga komoditas strategis yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy dalam satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai Senin, 1 Juni 2026 untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.
"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).
Dony berharap kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.
"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," ucap pria asal Sumatera Barat tersebut. .
Ia menambahkan mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.
"Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI," ucap Dony.
Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau profit.
"Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih," ungkap dia.
