BPK Soroti Ketidakefisienan Belanja Kementerian/Lembaga, Perlu Standarisasi Pengadaan Barang

IDXChannel – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam belanja kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi yaitu ketidakefisienan dalam pengadaan barang dan jasa, yang menyebabkan pemborosan anggaran.  

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahmad Adib Susilo menyoroti adanya perbedaan harga dalam pengadaan barang antar-kementerian sebagai salah satu bentuk inefisiensi.  

“Contoh itu misalnya sama-sama beli barang yang sama, tapi beda kementerian yang beli, harganya beda. Itu enggak efisien. Sama-sama beli komputer lah ya. Jadi Kementerian A harganya sekian, Kementerian B sama barangnya (berbeda harga),” ujarnya dalam Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).  

Perbedaan harga yang signifikan dalam pengadaan barang dengan spesifikasi serupa menunjukkan kurangnya transparansi dan koordinasi antar-kementerian. Ketidakefisienan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menghambat optimalisasi belanja pemerintah.  

Halaman : 1 2