BP Haji dan Saudi Sinergi Tingkatkan Layanan Jamaah, Soroti Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Irfan Yusuf Hasyim menyatakan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji, seiring dengan dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan kegiatan workshop penyelenggaraan haji yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Workshop ini menjadi ajang pertukaran pandangan dan koordinasi teknis antara dua negara demi menyempurnakan layanan kepada jamaah.

“Intinya sama, harapan kami memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan teman-teman dari Saudi pun berpikir bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah haji dunia,” ujar Gus Irfan di sela acara workshop.

Ia menilai kolaborasi ini sangat positif karena kedua pihak saling menyampaikan harapan dan kendala masing-masing. “Kita harus jujur mengakui bahwa kebijakan Pemerintah Saudi sangat dinamis, terutama soal haji dan umrah. Tapi semua itu dalam rangka pelayanan terbaik kepada jamaah,” ucapnya.

Dalam diskusi bersama Kementerian Haji Saudi, menurut Gus Irfan, salah satu isu yang paling menjadi sorotan adalah aspek kesehatan jamaah. Menurut dia, Saudi sangat menekankan pentingnya kesiapan fisik jamaah, mengingat ibadah haji bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga membutuhkan ketahanan fisik yang prima.

"Kesehatan pasti, dan saya paham, saya mengerti kenapa mereka sangat concern dengan kesehatan, karena memang mereka berharap bahwa jamaah haji kita memang benar-benar jamaah haji yang fiks secara kesehatan," kata Gus Irfan.

Terkait masalah ini, BP Haji pun sudah koordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan agar SOP kesehatan benar-benar dijalankan.

"Dan ini kita harapkan benar-benar diperlakukan, sehingga harapan dari kita, harapan pemerintah Saudi, juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," jelas cucu KH Hasyim Asy'ari ini.

Terkait kuota, Irfan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan dari kuota yang ditetapkan. Ia juga memastikan tidak ada permintaan tambahan dari pihak Indonesia. 

“Kita hanya menyiapkan sesuai dengan kuota yang kita terima, sebagaimana biasa,” ujarnya.