Banyak TV Siap Fasilitasi Debat Guru Besar UGM Zainal Arifin Vs Menteri HAM Pigai

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengungkapkan banyak stasiun televisi nasional  yang menawarkan diri untuk memfasilitasi debat terbuka dengan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai. Tawaran tersebut muncul setelah polemik dan saling balas komentar keduanya di platform X (Twitter) terkait isu hak asasi manusia (HAM) menjadi perhatian publik.

"Banyak banget yang kontak (menawarkan untuk memfasilitasi -Red). Kompas, iNews, ada Mojok juga ngajak, si Bocor Alus Tempo, Tempo TV juga ngajak," kata Zainal di Fakultas Hukum UGM, Sleman, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, tawaran tidak hanya datang dari stasiun televisi, tetapi juga dari pusat studi, forum diskusi kampus, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ia bahkan telah mencuitkan informasi tersebut melalui akun X miliknya dengan menandai akun Pigai. Namun, ia belum mengetahui apakah cuitannya telah direspons secara langsung Menteri HAM tersebut.

"Siapa aja (tidak ada masalah -Red), tetapi bayangan saya mungkin lebih bagus multi-platform ya, jangan satu platform, yang lainnya nanti enggak bisa (menyaksikan)," katanya.

Meski begitu, Zainal mengaku hingga kini belum menerima undangan resmi terkait pelaksanaan debat tersebut. "Secara formal belum (menerima undangan -Red)," ungkapnya.

Akademisi yang akrab disapa Uceng ini menyampaikan alasannya menerima tantangan yang dilontarkan oleh Menteri HAM tersebut. Ia menegaskan bukan sosok yang gemar berdebat di ruang publik dan mengaku kerap menolak undangan acara serupa, termasuk yang dipandu jurnalis seperti Aiman Witjaksono dan Karni Ilyas.

Namun, kali ini ada alasan yang berbeda. Uceng menilai, publik perlu melihat praktik demokrasi yang sehat, di mana pejabat publik menjawab kritik secara substantif, bukan sekadar retorika.

"Kenapa saya mau kali ini? Karena menurut saya publik harus diajari bahwa dalam demokrasi, pejabat publik itu tidak menjawab dengan jargon, seakan-akan ‘tenanglah pokoknya saya sudah kuasai ini ilmunya. Pokoknya saya bisa’. Enggak, enggak bisa begitu. Demokrasi tidak bisa begitu lagi," katanya.