Zulhas Pastikan Ekspor Kelapa Tak Disetop Meski Bikin Harga Dalam Negeri Mahal

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan ekspor kelapa tidak akan disetop meski harga di dalam negeri menjadi mahal. Menurutnya, solusi dari persoalan ini yaitu petani harus menanam lebih banyak lagi agar tidak terjadi kelangkaan.

"(Kelapa mahal) ya baguslah untuk petani, ya. Solusinya tanam yang banyak," kata Zulhas dalam acara World of Coffee Jakarta 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (15/5/2025).

Zulhas menyebut kenaikan harga kelapa justru memicu geliat yang positif di tingkat petani. Terutama ekspor yang membuat petani mendapatkan insentif untuk melakukan penanaman ulang sehingga perputaran ekonomi petani kelapa meningkat.

"Enggak, enggak, enggak, nggak ada (setop ekspor kelapa). Petaninya lagi untuk banyak sekarang, bagus," ucap Zulhas.

Zulhas menyebut harga kelapa yang tinggi di Indonesia karena permintaan ekspor yang tinggi ke China, sampai stok di dalam negeri kurang. Kelapa Indonesia disebut diolah menjadi coconut milk di China.

"Kelapa sekarang langka karena kelapa diolah jadi susu. Jadi di Tiongkok sekarang orang minum kopi bukan pakai susu, tapi pakai santan kelapa, jadi kelapa mahal," beber Zulhas.

Berdasarkan catatan detikcom, harga kelapa parut di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan sampai dua kali lipat. Per 11 April 2025, harga satu butir kelapa parut di Pasar Rawa Bebek, Bekasi, bisa mencapai Rp 25.000 tergantung ukuran.

"Sekarang Rp 20.000-25.000, tergantung ukurannya, kalau yang kecil ya Rp 20.000, kalau yang gede Rp 25.000. Kalau lagi normal yang gede paling Rp 15.000, yang kecil Rp 10.000," kata penjual bernama Usin saat ditemui di lokasi, Jumat (11/4/2025).

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat selama enam bulan guna menstabilkan pasokan domestik. Hal ini dinilai perlu untuk menerapkan kebijakan tata kelola kelapa, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja.

"Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Simak juga Video 'Mendag Dorong UMKM Bersaing di Pasar Internasional':

(kil/kil)