Menaker Tegaskan Perang Lawan Percaloan Rekrutmen Tenaga Kerja

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya kerap menerima laporan masyarakat terkait pungli dan manipulasi informasi lowongan kerja oleh oknum tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

"Praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional. Ini harus kita hentikan bersama," tegas Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Hal ini disampaikannya dalam acara "Stop Percaloan: Melalui Pembangunan Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan", yang digelar di Kantor Pengelola Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Bekasi, hari ini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. Regulasi ini mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja secara terbuka dan transparan lewat platform SIAPkerja.

Dalam kesempatan itu,Yassierli juga mendorong optimalisasi digitalisasi dalam proses rekrutmen agar lebih efisien, objektif, dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Ia menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dari perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.

"Ini bukan semata-mata soal regulasi, melainkan soal integritas dan tanggung jawab kita bersama," ujar Yassierli.

Senada, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Fahrurozi, menyatakan bahwa percaloan tenaga kerja bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk eksploitasi terhadap hak dasar pencari kerja.

"Adanya percaloan merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi warganya, terutama dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak," tegas Fahrurozi.

Sementara itu, General Manager PT MMID Kawasan Industri MM2100, Darwoto, mengapresiasi langkah yang diambil Kemnaker bersama para pemangku kepentingan dalam upaya memberantas praktik percaloan tenaga kerja.

"Ini menjadi momentum bagi kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang rentan terhadap praktik percaloan," ujarnya.

(akn/ega)