Trump dan Kamala Siap Hadapi Pertarungan Hukum untuk Tentukan Hasil Pilpres 

IDXChannel - Awal tahun ini, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan jika hasil pemilu presiden 5 November nanti “jujur, adil dan bebas,” Trump akan menerimanya. 

Para pejabat pemilu yakin proses pemungutan suara akan berlangsung adil, aman, dan transparan. Tetapi mantan presiden ini semakin menyuarakan kekhawatirannya tentang kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan pesaingnya.

“Jika kita bisa menekan kecurangan itu, karena mereka adalah orang-orang yang curang, maka kita akan meraih kemenangan yang luar biasa,” ujar Trump.

Bulan lalu, dalam wawancara di NBC Nightly, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan kepada pembawa acara NBC Hallie Jackson bahwa timnya siap jika Trump kalah dan mencoba untuk menggagalkan pemilihan.

Harris mengatakan, “Kami akan siap menghadapi malam pemilihan dan hari-hari setelahnya. Kami memiliki sumber daya dan keahlian, serta fokus pada hal tersebut.”

Komite Nasional Partai Republik memiliki “Program Integritas Pemilu” di sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Sejumlah pengacaranya telah mengajukan lebih dari seratus tuntutan hukum atas dugaan penyimpangan aturan pemungutan suara. Namun, banyak yang terhenti di pengadilan.

Partai Demokrat pun meluncurkan upaya hukum mereka sendiri, termasuk gugatan untuk mencegah potensi penundaan sertifikasi hasil pemilu di negara bagian Georgia.

Dalam pemilihan presiden yang ketat seperti tahun ini, pertarungan hukum sudah pasti akan terjadi. Sebagian besar akan terjadi di setiap negara bagian kunci; seperti yang disampaikan analis demokrasi dari Pusat Kebijakan Bipartisan Michael Thorning melalui Skype.

“Di TPS, kita sering melihat perdebatan mengenai apakah surat suara ditangani dengan benar atau tidak. Pada hari-hari pascapemilu nanti akan terjadi perdebatan soal apakah setiap pemilih benar-benar memenuhi syarat atau tidak, dan apakah surat suara sementara mereka sudah dikumpulkan dan dihitung,” kata Thorning.

Robert Graci, mantan hakim Pennsylvania yang kini menjadi pengacara dan anggota organisasi non-partisan “Keep Our Republic” memperingatkan melalui bahwa siapapun yang mengklaim adanya kecurangan, harus menunjukkan bukti.

“Para pengacara, hati-hati dengan apa yang Anda tuduhkan! Pastikan Anda bisa membuktikannya, jika tidak, mereka mungkin akan dikenakan sanksi seperti yang telah kita lihat tahun 2020,” ungkap Graci.

Mantan pengacara Trump, Rudy Giuliani, misalnya, dipecat karena menyebarkan klaim tak berdasar bahwa pemilu 2020 dicurangi.

Gugatan hukum bisa menunda hasil pemilihan presiden. Namun, jika pada Selasa malam hasilnya jelas mendukung salah satu calon presiden dengan selisih yang cukup besar, para analis mengatakan akan lebih sulit bagi pihak lawan untuk menggugat hasil tersebut.

(Dian Kusumo Hapsari)