.png)
1 month ago
22
Keputusan tersebut harus dihitung secara cermat untuk mengetahui seberapa besar urgensinya.
Soal Instruksi Penghapusan Kuota Impor, Kemendag: Perlu Pertimbangan Matang. Foto: MNC Media.
IDXChannel - Penghapusan kuota impor terutama komoditas yang dibutuhkan masyarakat seperti diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto perlu dipertimbangkan secara matang.
Keputusan tersebut harus dihitung secara cermat untuk mengetahui seberapa besar urgensinya.
"Itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhannya. Karena prinsipnya, di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional, nah kekurangannya kan itu diimpor," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim, usai acara Halalbihalal di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Kemendag Bersama Kementerian/Lembaga terkait akan membahas terkait hal ini dan menunggu keputusan Menko di bidang terkait.
"Kalau itu (penghapusan kuota impor) nanti keputusan di Menko dulu, kan itu masih belum dibahas teknis seperti apa. Kuota itu maksudnya juga ada Perpres mengenai Neraca Komoditas (NK). Perpres mengenai NK ini tentu implikasi banyak," kata dia.
Isy menjelaskan selama ini impor mencakup berbagai macam komoditas, baik pangan maupun non-pangan.
Dalam Perpres 7/2025), kata Isy, neraca komoditas non-pangan terdiri dari minyak bumi dan gas bumi, sedangkan neraca komoditas pangan yakni gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih.
"Tentu, kalau sepanjang bahwa itu adalah untuk importasi untuk bahan baku, bahan penolong, tentu itu juga nggak harus dengan kuota. Tapi nanti tergantung kebutuhan dari industri apa gitu," kata Isy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kementerian agar menghapus kebijakan kuota impor. Menurutnya, akan lebih bagus jika keran impor dibuka seluas-luasnya.
Hal ini diutarakan Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dia mempersilakan seluruh pihak untuk melakukan impor.
"Ini kesempatan, saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota-kuota apa lagi semua, nggak ada kuota-kuota," kata Prabowo.
