.png)
6 days ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI terus mematangkan langkah strategis untuk memastikan program prioritas nasional berjalan tepat sasaran, baik dari sisi fisik infrastruktur maupun penguasaan teknologi. Upaya ini dilakukan melalui dua pendekatan paralel: sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan fondasi menuju kedaulatan digital di sektor pendidikan.
Di tingkat tapak, Kemendikdasmen memperkuat sinkronisasi koordinasi dengan pemerintah daerah melalui kegiatan Konsolidasi Daerah (Konsolda) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan bahwa kewenangan pusat dan daerah harus berjalan konvergen atau menyatu, tidak tumpang tindih, agar program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kewenangan dan tanggung jawab itu harus konvergen, tidak divergen. Harus satu frekuensi. Tidak boleh ada overlap kewenangan yang justru melahirkan ketiadaan akuntabilitas," tegas Atip dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Atip memberikan catatan kritis terkait pengelolaan anggaran revitalisasi yang mencapai hampir Rp90 triliun untuk 71 ribu satuan pendidikan. Ia mengingatkan agar kualitas pembangunan fisik menjadi prioritas utama. "Tolong, jangan sampai laporan sudah selesai, tapi bangunannya 'doyong'. Jangan sampai sekolah rusak parah hanya kebagian toilet," pesannya, seraya menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang layak bagi anak-anak.
Direktur SMA Kemendikdasmen, Winner Jihad Akbar, menambahkan bahwa forum Konsolda menjadi ruang penyelarasan kebijakan nasional ke tingkat daerah, termasuk pengawasan program revitalisasi, digitalisasi, hingga Makan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondyaboni, menyambut baik langkah ini dan berharap bantuan pusat dapat terus berlanjut mengingat adanya penyesuaian anggaran di daerah.
Selaras dengan upaya perbaikan fisik dan tata kelola, Kemendikdasmen juga berkomitmen membangun fondasi menuju kedaulatan digital. Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, Muhammad Muchlas Rowi, menegaskan bahwa kedaulatan digital adalah tentang memastikan masa depan generasi Indonesia dibangun di atas fondasi data yang aman, infrastruktur mandiri, dan kemampuan teknologi yang berdaya saing global.
"Bagi Kemendikdasmen, kedaulatan digital dalam pendidikan tidak hanya sekadar transformasi, tetapi juga penguatan kedaulatan bangsa melalui sistem pendidikan berbasis data nasional, infrastruktur mandiri, serta penguasaan teknologi oleh generasi muda," ujar Muchlas saat mewakili Mendikdasmen dalam acara Digital Day 2026 di Jakarta.
sumber : Antara
