.png)
2 days ago
15
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyambut rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: IDXChannel/A. Al Fiqri)
IDXChannel – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyambut rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing. Menurut dia, harus ada langkah efektif demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini suasananya harus dilakukan langkah-langkah yang tidak tambal sulam, harus ada penanganan utuh terutama menghindari PHK," ujar Muhaimin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana kebijakan presiden tersebut. Dukungan itu tidak saja berasal dari pemerintah dan kaum buruh, tetapi juga dari kalangan pengusaha.
Menurut dia, memperbaiki iklim ekonomi tak bisa dilakukan tanpa perbaikan tata kelola. Cak Imin juga menilai, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membahayakan dunia usaha juga bisa mengganggu iklim ekonomi Tanah Air.
"Ada ormas yang mengganggu dunia usaha, itu juga membahayakan karena itu law enforcement, kepercayaan, trust dibangun terus-menerus," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai komitmennya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu mandat awal yang ditekankan Prabowo kepada dewan ini adalah penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.
"Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo, di hadapan ribuan buruh di Perayaan Hari Buruh, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
