.png)
5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bisa menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi dan memperluas insentif energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
“Perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” katanya dalam keterangan, Rabu (1/4/2026).
Menurut Defiyan, situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain risiko pasokan, perang juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data menunjukkan, alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi energi tercatat Rp 131,5 triliun, meningkat dari Rp 95,7 triliun pada 2020. Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp 157,6 triliun, dan kembali meningkat menjadi Rp 159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.
Sementara itu, pada 2024, lanjutnya, alokasi subsidi energi mencapai Rp 203,4 triliun, dengan Rp 114 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.
Pada 2025, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN menjadi Rp 394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibandingkan 2024. Jumlah alokasi subsidi BBM dan LPG juga naik Rp 900 miliar menjadi Rp 204,3 triliun.
“Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 210,06 triliun, termasuk Rp 105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG,” katanya.
