Pemerintah Guyur Bansos Rp 43,6 T hingga April, Tak Setinggi Tahun Lalu

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 43,6 triliun dalam periode Januari-April. Angka ini turun dari realisasi bansos dari periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp 55,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, mengatakan, kondisi turunnya realisasi bansos ini dibandingkan dengan tahun lalu terjadi karena beberapa program melakukan validasi.

"Bansos kita telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun. Ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu terjadi kelihatannya seperti penurunan. Namun ini disebabkan karena beberapa program sedang melakukan pemadanan, validasi, menyesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Bansos disalurkan melalui lima program. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Di antara lima program itu, ada tiga yang tengah melakukan proses pemadanan dan validasi.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), dengan realisasi sebesar Rp 7,3 triliun. Pada tahun lalu, sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.

"Jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada bulan Mei dan Juni 2025," ujarnya.

Kedua, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data. Pada 2024 sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.

Ketiga, program kartu sembako, dengan realisasi pada 2025 mencapai Rp 10,9 triliun. Angka realisasi tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 18,7 triliun untuk 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita," terang dia.

Secara keseluruhan, Suahasil mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 545,8 triliun atau 20,2% dari target APBN 2025. Rinciannya antara lain belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun, termasuk belanja bansos dan belanja non KL dengan realisasi Rp 293,1 triliun.

(shc/ara)