Menteri Kabinet Prabowo: Tim Besar demi Mengejar Cita-Cita Besar 

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan dan melantik anggota Kabinet Merah Putih yang akan membantu jalannya pemerintahan sepanjang periode 2024-2029. Melihat deretan menteri beserta wakil menteri (wamen) yang ditetapkan, termasuk nomenklatur kementerian teranyar, ini adalah sejarah baru karena dari sisi jumlah merupakan yang terbanyak sejak masa Orde Baru dan Reformasi. 

Pada nomenklatur kementerian terkini, sejumlah lembaga/kementerian dirombak, dipecah maupun ditambahkan. Konsekuensinya, para pengisi jabatan menteri dan wamen pun otomatis bertambah. Jika ditotal, jumlah menteri, wamen dan kepala lembaga di pemerintahan saat ini mencapai 109 orang. Angka tersebut terdiri atas 48 menteri, 56 wamen dan 5 orang kepala lembaga di luar koordinasi menteri koordinator.

Khusus di bidang ekonomi, dengan nomenklatur yang ada sekarang, sedikitnya ada penambahan empat kementerian baru yakni Kementerian UMKM yang dinakhodai Maman Abdurrahman, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin Maruarar Sirait, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dipimpin Abdul Kadir Karding, dan Kementerian Ekonomi Kreatif dipimpin Teuku Riefky Harsya. 

Di tingkat menteri koordinator, Presiden Prabowo membuat nomenklatur baru yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh politisi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Kemenko Bidang Pangan yang digawangi politisi PAN, Zulkifli Hasan. Selebihnya, masih sama dengan sebelumnya yakni Kemenko Bidang Perekonomian yang dipimpin politisi Golkar, Airlangga Hartarto. Adapun pos Kemenko Maritim dan Investasi dihilangkan. 

Sementara itu, nomenklatur kementerian ekonomi lainnya, tak berubah dengan pemerintahan sebelumnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 

Kementerian-kementerian tersebut juga dilengkapi oleh fungsi wakil menteri yang berasal dari kalangan profesional dan partai politik. Bahkan, ada beberapa Kementerian yang wakil menterinya lebih dari satu seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang masing-masing memiliki tiga wamen. Total ada 24 wamen dari kementerian sektor ekonomi. 

Komposisi jumlah menteri dan wamen ini sudah barang tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Prabowo beserta timnya. Terlepas dari upaya untuk mengakomodasi kepentingan parpol, juga kemungkinan mengacu kepada target pemerintahannya yang menginginkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target yang sangat ambisius, mengingat dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi domestik hanya di kisaran 5 persen.

Target lain yang juga disampaikan adalah terkait swasembada energi dan pangan. Bahkan, untuk target swasembada pangan dicanangkan dapat terpenuhi dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Di sektor energi, target swasembada juga tidak terbilang ringan. Apalagi jika melihat jumlah lifting minyak bumi Indonesia yang setiap tahunnya cenderung menurun. Pada APBN 2025 saja, lifting minyak hanya dipatok 605 ribu barel per hari. Jauh di bawah lifting tahun-tahun sebelumnya.    

Sekadar informasi, lifting minyak bumi menjadi salah satu acuan untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam hal ini Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar domestik. Dengan jumlah lifting minyak di kisaran 600 ribuan barel per hari, ini menggambarkan masih diperlukan pasokan minyak dari luar negeri untuk memenuhi BBM domestik yang setiap harinya mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari. Sehingga, swasembada energi yang dimaksud sangat jelas masih menjadi tantangan besar bagi Presiden Prabowo dan jajarannya.

Di sektor pangan, tantangannya juga terbilang besar. Terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras. Asal tahu saja, pada 2023 untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,06 juta ton beras. Sedangkan pada periode Januari-September 2024, angka impor beras sebesar 3,2 juta ton. Impor juga dilakukan untuk komoditas lain seperti gula pasir, jagung, daging sapi, susu, hingga bawang putih.   

Menilik sejumlah fakta tersebut, tantangan besar sudah dipastikan kini menanti anggota kabinet yang baru terbentuk. Di sisi lain, harapan kini bertumpu kepada para menteri dan wamen di sektor ekonomi yang komposisinya terbilang besar yakni sekitar 41 orang. Sehingga, pekerjaan rumah ke depan dari Presiden Prabowo adalah mengoptimalkan bagaimana agar tim besar Prabowo ini bisa mewujudkan mimpi besar swasembada di sektor energi dan pangan.

(Rahmat Fiansyah)