.png)
4 hours ago
3
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor ini masih terbuka luas dan perlu dikelola lebih optimal oleh pemerintah provinsi.
Tina menilai, pengelolaan pajak air permukaan harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berkeadilan agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan, air sebagai sumber daya alam memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga pemanfaatannya perlu diiringi dengan kewajiban fiskal yang jelas bagi para pengguna, terutama pelaku usaha.
“Pajak air permukaan bukan hanya soal penerimaan, juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air. Dengan tata kelola yang baik, kita bisa mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan,” ujar Tina, Rabu (1/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap objek pajak, termasuk validasi data pengguna air permukaan di berbagai sektor. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan serta memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya secara proporsional.
Selain itu, Komisi III DPRD Jabar mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait dalam pengelolaan pajak ini.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan sekaligus memperluas basis pajak. Tina menambahkan, optimalisasi PAP harus dibarengi pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pengawasan.
Digitalisasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.
“Ketahanan fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan kita menggali potensi PAD secara maksimal. Pajak air permukaan adalah salah satu sektor yang perlu didorong secara serius dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan daerah dari sektor pajak air permukaan dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Jawa Barat.
