Ketua Komisi XII DPR Respons Rencana Impor Migas AS: Menyeimbangkan Perdagangan

Jakarta -

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan dukungan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyesuaikan beberapa kebijakan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sebelumnya Bahlil mengatakan rencana Indonesia untuk meningkatkan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari strategi politik dagang. Hal ini merespons kebijakan proteksionisme perdagangan global, khususnya terkait dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh beberapa negara.

Bambang menilai rencana impor migas dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral, dan merupakan strategi yang tepat. Sekaligus bisa dibawa Delegasi Indonesia dalam perundingan tarif dengan AS nanti.

Bambang juga setuju dengan pernyataan Bahlil bahwa impor migas yang akan ditingkatkan dari Amerika tidak meningkatkan total impor migas nasional. Jumlah impor totalnya tetap, tetapi ada pengadaan migas dari sumber lain yang mungkin porsinya dialihkan ke Amerika Serikat.

Menurut Bambang hal di atas merupakan rencana strategis yang diambil pemerintah Indonesia, namun harus dapat memberikan win win solution bagi semua pihak, baik bagi AS maupun negara lain yang mungkin terdampak karena penyesuaian impor migas Indonesia tersebut. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah sudah lama sebagai pemasok migas ke Indonesia.

Bambang menjelaskan dalam memenuhi konsumsi nasional LPJ sebesar 8,17 juta ton, Indonesia mengimpor hingga 85% LPG diantaranya berasal dari Amerika, UEA, Qatar, Arab Saudi, Aljazair dan lainnya.

"Langkah ini tidak hanya membantu dalam diversifikasi sumber energi tetapi juga dalam menyeimbangkan perdagangan bilateral dengan AS," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025)

"Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi tantangan perdagangan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," sambungnya.

DPR akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan siap memberikan dukungan serta masukan konstruktif untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.

(hns/hns)