Luhut soal Pertumbuhan Ekonomi Cuma 4,87%: Nggak Perlu Khawatir

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025 merupakan hal yang wajar terjadi dalam masa transisi pemerintahan. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 5% ini.

Luhut mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia di bawah 5% ini sudah pernah terjadi pada masa transisi pemerintahan 2014, di mana pada kuartal I dan II juga tumbuh di bawah 5%. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi.

Terlebih kata Luhut, kondisi perekonomian dunia sedang tidak menentu imbas adanya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

"Pertumbuhan ekonomi kita sedikit di bawah dari tahun tahun sebelumnya. Menurut saya dalam suatu proses transisi pemerintahan bisa saja terjadi. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu dikhawatirkan," kata Luhut dikutip dari salah satu unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (6/5/2025).

Luhut mengatakan, salah satu faktor utama perlambatan saat ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Meski begitu, Luhut menegaskan pemerintah sudah mengetahui permasalahan yang ada dan telah mengambil langkah untuk mengatasinya.

"Yang penting kita sudah tahu masalah, dan presiden sudah address bahwa kita akan perbaiki ini. Karena itu, percepatan belanja negara menjadi kunci," katanya.

Luhut menambahkan, Program Makan Bergizi (MBG) menjadi salah satu motor penting untuk mengakselerasi belanja negara. Ia mengatakan, dari program MBG tersebut akan tercipta simpul ekonomi baru di desa yang melibatkan petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal.

"Saya menyadari ada hal-hal lain yang tetap perlu kita waspadai misalnya perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum pulih optimal, tekanan ekspor akibat kondisi global, dan pertumbuhan wilayah yang belum merata. Ini semua mengingatkan kita tentang pemerataan dan percepatan harus dijalankan secara simultan," katanya.

Selain itu, Luhut mengatakan Presiden RI, Prabowo Subianto juga telah memerintah kepada Kementerian dan lembaga untuk segera melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang ada. Hal ini guna meningkatkan investasi di Indonesia.

"Karena itu, kita semua perlu menjaga semangat kebersamaan. Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting," katanya.

(kil/kil)