Kemenkeu Minta Pola Anggaran K/L 2026 Fokus Pada Program Prioritas

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 harus betul-betul sejalan dengan prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, perlunya perubahan pola pikir dalam menyusun anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pola penyusunan anggaran harus diubah dengan berangkat dari desain program terlebih dahulu, tidak lagi dimulai dari belanja operasional yang bersifat rutin.

"Kita tahu persis dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up, kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan. Mau bikin program apa, di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program. Saya minta diubah," kata Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026, Senin (5/5/2025).

Menurut Suahasil, pendekatan baru tersebut penting agar setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

"Bappenas akan menjadi dirigen dalam menyatukan berbagai kementerian dan lembaga dalam menyusun program prioritas. Kalau mau buat Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis atau program lainnya, harus jelas mana belanja operasional, mana non-operasionalnya. Jadi jangan dibalik, dari seluruh operasional kami kumpulkan dulu, non operasional kumpulkan dulu, sisanya buat program, terbalik," ujar Suahasil.

Suahasil pun mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk tidak lagi bekerja dengan pola business as usual. Harapannya, RKP 2026 dapat menjadi pedoman bagi cara kerja baru yang lebih sinergis, efektif dan terfokus pada hasil.

"Semoga RKP ini menjadi pedoman cara kerja baru kita dalam menyusun perencanaan, menyusun penganggaran dan nantinya tentu mendapatkan arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden," kata Suahasil.

RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 bersama dengan dokumen Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Keduanya akan disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan bersama DPR RI yang dimulai pada 20 Mei 2025.

Dalam paparannya, Suahasil menjelaskan bahwa penekanan prioritas pembangunan pada RKP 2026 terdiri atas lima direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional.

Prioritas nasional tahun 2026 fokus kepada program kedaulatan pangan dan energi yang di dalamnya mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan atau food estate, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah.

Prioritas lainnya yakni ekonomi yang produktif dan inklusif. Prioritas tersebut terdiri dari program pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, hingga Sekolah Rakyat.

Program lainnya adalah deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam, hingga optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program tiga juta rumah, hingga koperasi desa/kelurahan merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

Tonton juga "Mendikti Sebut Kemenkeu Setujui Hitungan Anggaran untuk Tukin Dosen" di sini:

(kil/kil)