Pengusaha Minta Efisiensi Anggaran Dilonggarkan, Begini Respons Menteri UMKM

Jakarta -

Pengusaha ritel meminta agar efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah untuk dibuka. Hal ini disampaikan oleh Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di hadapan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan efisiensi anggaran dibuka agar dapat meramaikan ekonomi kembali.

"Kami padat karya, karena toko offline, enggak online Pak. Ini ritel itu seneng kalau ada event-event Pak. Jadi mungkin nanti bisa efisiensi dilepas untuk meramaikan ekonomi kembali Pak. Karena dari ritel penginnya ramai, banyak orang jalan-jalan, mutar-mutar naik pesawat asal di Indonesia saja," kata Budi dalam konferensi pers, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Menanggapi hal itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman justru senang dengan adanya efisiensi lantaran dapat memicu kreativitas. Menurut Maman, seseorang harus berada di zona tidak nyaman agar dapat mendorong kreativitasnya.

"Jadi memang orang itu Pak harus berada pada sebuah situasi zona nggak nyaman dulu ya supaya kreativitas. Seluruh aparatur pemerintahan, baik dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 dan saya sendiri sebagai Menteri keluar Pak waduh Pak. Bapak bayangkan kita ini saya sama Pak Wakil Kementerian UMKM ini jadi ide-idenya langsung banyak sekali gara-gara ada isu efisiensi," sahut Maman.

Dia menerangkan efisiensi anggaran justru mendorong pemerintah agar lebih banyak meningkatkan program serta kolaborasi lintas kementerian. Meski begitu, Maman mengakui memang ada beberapa sektor terdampak.

"Namun saya paham dalam sektor-sektor tertentu memang ada sedikit impact, tapi saya pikir itu bisa dimitigasi dengan beberapa policy-policy. Karena memang Pak, kondisinya sekarang kita udah nggak bisa lagi melihat perspektif anggaran hanya sekedar dari perspektif anggaran APBN," terang Maman.

Seperti diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025 lalu, Prabowo Subianto menargetkan agar ada penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi itu terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Penghematan ini dikecualikan untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Dalam instruksinya, Prabowo mengatakan identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

(acd/acd)