.png)
3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat disebut bakal memulai penerjunan pasukan Stabilisasi Internasional ke Jalur Gaza pada awal 2026. Pasukan itu disebut utusan AS untuk PBB sebagai peluang bagi Israel untuk selamanya melucuti perlawanan Palestina.
Tak lama setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi pembentukan pasukan multinasional (ISF) yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pemerintah AS mulai mempercepat pembentukannya. “Tentara ISF pertama diperkirakan tiba di Jalur Gaza pada awal tahun 2026,” kata seorang pejabat AS kepada the Jerusalem Post, Kamis.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa, pada tahap ini, beberapa negara telah menyatakan minatnya untuk menyumbangkan pasukan ke pasukan tersebut.
Dia tidak merinci negara mana saja yang dimaksud, namun pejabat lain yang berbicara dengan Post mengatakan bahwa Azerbaijan dan Indonesia saat ini adalah dua negara yang paling mungkin mengirim tentara.
Untuk saat ini, pelatihan untuk penempatan pasukan ke Gaza belum dimulai, dan upaya masih dilakukan untuk mendapatkan pendanaan besar yang diperlukan untuk operasi ISF di Jalur Gaza.
Sumber diplomatik mengatakan kepada Jerusalem Post bahwa selain negara-negara Arab, negara-negara Eropa juga telah didekati untuk meminta bantuan mengenai masalah ini.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada The Jerusalem Post pada Selasa bahwa ia memandang pasukan tersebut bukan sebagai pasukan PBB, dan bukan sebagai perubahan dalam doktrin keamanan Israel. Namun, sebagai peluang bagi Israel untuk mencapai tujuan jangka panjang demiliterisasi Gaza dan membongkar kapasitas militer Hamas.
Danon berbicara hanya beberapa jam setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin malam, di mana resolusi pimpinan AS untuk mengerahkan ISF ke Gaza disetujui, dengan 13 suara mendukung dan abstain dari China dan Rusia.
Lima anggota tetap DK PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Perancis. Sepuluh negara lainnya memegang keanggotaan sementara. Saat ini posisi tersebut dipegang oleh Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.
Danon berbicara pada debat DK PBB dan menekankan bahwa rencana apa pun untuk masa depan Jalur Gaza memerlukan “pelucutan senjata total dan pencegahan mempersenjatai kembali Hamas,” kata kantornya.
