Fenomena Fintech Banyak yang Tumbang, Bagaimana Dampaknya ke NPL Perbankan?

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, dengan maraknya fenomena fintech yang bermasalah, hal ini belum berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bank secara signifikan. 

Namun demikian, OJK senantiasa melakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang mendalam.

"Hal ini dilakukan dengan meminta Bank meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan tata kelola pemberian kredit kepada dan/atau melalui perusahaan financial technology peer-to-peer lending (fintech P2P lending), antara lain meminta Bank melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kerja sama dengan perusahaan fintech P2P lending, termasuk menilai kinerja dan kelayakan mitra fintech P2P lending," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta Sabtu (22/2/2025).

Selain itu, bank diminta untuk terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran kredit melalui platform tersebut.

Selanjutnya, dalam hal terdapat peningkatan kredit bermasalah (NPL) secara signifikan, Bank juga diharuskan menghentikan sementara penyaluran kredit kepada dan/atau melalui perusahaan fintech P2P lending.

Bank juga harus melakukan evaluasi terhadap model bisnis kerja sama dengan perusahaan fintech P2P lending tersebut. "Atas pemberian kredit dengan skema channeling, Bank juga diminta untuk mengevaluasi penetapan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan prosesanalisis dalam pemberian kredit kepada end user untuk memastikan pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian," tutur Dian.

OJK akan terus memantau rencana dan realisasi penyaluran kredit kepada fintech P2P lending tahun 2025 agar tetap mengedepankan prudential banking dalam rangka memitigasi peningkatan risiko kredit.

Diketahui, OJK telah mencabut izin usaha 4 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending sepanjang 2024. Keputusan itu tertuang dalam 4 surat keputusan cabut izin usaha di mana 2 dari 4 penyelenggara dicabut izin usaha karena pengenaan sanksi administratif.

Adapun nominal outstanding pembiayaan P2P Lending pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp77,07 triliun. 

Sementara pendanaan perbankan pada Desember 2024 masih mendominasi penyaluran pembiayaan P2P Lending sebesar 60 persen dan porsinya cenderung meningkat dibandingkan pada November 2024 sebesar 59 persen dengan bank digital cenderung mendominasi pendanaan.

(kunthi fahmar sandy)

.