Dikeluhkan Warga, Anggota DPRD DKI Kenneth Soroti Melonjaknya Tagihan Air PAM Jaya

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA - Sejumlah warga Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan tagihan air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Sebab, tagihan airnya melonjak tajam pada Oktober 2024 yang membuat warga terbebani.

Persoalan itu menuai sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth. Ia pun meminta PAM Jaya agar transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat jika ada penerapan tarif baru. 

"Seharusnya pihak PAM melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh agar masyarakat tidak kaget. Selain itu, perlu ada informasi yang jelas terkait alasan kenaikan biaya ini sehingga warga dapat lebih memahaminya, misalnya jika kenaikan ini untuk perbaikan infrastruktur atau peningkatan kualitas air," kata Kenneth dalam keterangannnya, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Anggota Komisi C itu menyarankan, kenaikan tarif seharusnya dilakukan secara bertahap agar masyarakat bisa beradaptasi. Sehingga, tidak langsung melonjak drastis. 

"Penyesuaian tarif yang bertahap bisa mengurangi kejutan, dan memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan dalam anggaran rumah tangganya. Dan jika kenaikan tarif disebabkan oleh kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan kualitas layanan, masyarakat perlu merasakan manfaat nyata dari kenaikan itu, seperti peningkatan aliran air, kualitas air bersih yang lebih baik, serta pelayanan yang lebih cepat dalam menangani keluhan pelanggan," ujarnya.

Kepada Pemprov Jakarta, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini meminta lebih aktif mengawasi kebijakan tarif air PAM agar tetap sesuai dengan kondisi realita ekonomi masyarakat. Selain itu, memastikan kenaikan tarif dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat. 

"Pemprov juga harus bisa melakukan audit atas biaya operasional PAM agar efisiensi penggunaan anggaran perusahaan bisa ditingkatkan. Kenaikan tarif air PAM harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Tanpa transparansi dan sosialisasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan para pelanggan," tuturnya.