Danantara Diharapkan Bisa Biayai Proyek Infrastruktur

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa membantu membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. 

Dody menjelaskan, hal ini untuk memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis. 

"Danantara adalah wujud komitmen besar dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap investasi yang masuk harus dikelola dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," ujar Dody dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2025). 

Dody berharap BPI Danantara dapat menjadi motor penggerak investasi nasional, tidak hanya dalam mempercepat pembangunan tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.  

Menurutnya, kehadiran Danantara membuka peluang lebih luas bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional. 

Dengan model pengelolaan yang lebih profesional dan berorientasi investasi, Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset negara agar lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.  

"Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek yang didukung oleh Danantara berjalan sesuai prinsip good governance. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat," tutur Dody.  

Dia menyebut, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara akan menjadi kunci utama dalam menciptakan konektivitas yang lebih baik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.  

Keberadaan Danantara diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Hal ini selaras dengan visi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.  

Selain itu, dengan adanya badan pengelola investasi ini, skema pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga memanfaatkan investasi jangka panjang dari berbagai pihak.  

"Kami ingin menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran. Dengan model yang lebih fleksibel, kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek strategis tetap berjalan dan memberikan manfaat luas bagi rakyat," ujar Dody.  

(kunthi fahmar sandy)