China Bakal Ikutan Garap Proyek DME Pengganti LPG di RI

Jakarta -

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail menyebut telah menemukan investor pengganti Air Products untuk menggarap proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Adapun perusahaan tersebut berbasis di China, yakni East China Engineering Science and Technology Co.,Ltd. (ECEC).

Arsal mengatakan, pihaknya telah melakukan penjajakan setelah hengkangnya perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dari proyek hilirisasi PTBA. Dari proses penjajakan tersebut, PTBA memetakan perusahaan-perusahaan potensial asal China.

Adapun penjajakan yang dilakukan PTBA ke perusahaan China di antaranya, China National Chemical Engineering Group Corporation Co., Ltd (CNCEC), kemudian China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), hingga ECEC. Namun begitu, dari seluruh penjajakan perusahaan China, hanya ECEC yang baru menyampaikan berminat untuk menjadi mitra investor PTBA.

"Dari seluruh calon mitra tersebut, baru ACAC, gitu, ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor, meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment," kata Arsal dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun begitu, ia tak mengungkap nilai investasi yang akan digelontorkan ECEC dalam proyek hilirisasi batu bara tersebut. Ia menyebut, pihaknya masih mengitung estimasi investasi yang akan digelontorkan.

Ia juga menegaskan, PTBA siap menjalankan proyeksi hilirisasi batu bara. Ia bahkan telah berkoordinasi intensif dengan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Sekretaris Negara. Koordinasi ini diharapkan dapat melahirkan dukungan pemerintah terhadap proyek hilirisasi batu bara.

Di sisi lain, Arsal mengungkap PTBA tetap melanjutkan persiapan proyek secara paralel. Saat ini, perseroan berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare (ha) atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 ha.

"Kami juga terus menjalin, tentunya, koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memperoleh arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan," jelasnya.

(rrd/rrd)