Bahlil Minta Raksasa Migas Italia Percepat Proyek Gas Beres 2028

Jakarta -

Pemerintah mempercepat pengembangan proyek minyak dan gas bumi (migas) strategis nasional sebagai upaya mendorong ketahanan energi dan mengejar pemenuhan target lifting migas.

Berbagai langkah strategis untuk peningkatan lifting ditempuh termasuk pendekatan non-konvensional. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat melakukan peninjauan infrastruktur energi di Kalimantan Timur, Rabu (30/4/2025).

"Salah satu contohnya adalah ENI. Kalau jadi 2029 rencana proyeknya selesai, tapi kita minta dimajukan menjadi tahun 2028, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 1.500 mm gas dan 90 ribu barel konsentrat," ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Jumat (2/5/2025)

Onshore Receiving Facility (ORF) milik ENI, perusahaan raksasa migas asal Italia, merupakan penghubung utama antara produksi gas lepas pantai FPU Jangkrik dengan titik serah di Senipah dan kilang LNG Bontang, sehingga pasokan gas bisa segera diproses untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

ENI juga menyiapkan dua Proyek Strategis Nasional, yaitu Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan cadangan 2,67 TCF gas dan 66 juta barel minyak, serta Geng North dengan cadangan 5,3 TCF gas.

Investasinya pun besar, US$ 3,7 miliar untuk Southern Hub (IDD) dan US$ 11,4 miliar untuk Northern Hub, demi memaksimalkan potensi migas Indonesia.

Selain mempercepat proyek baru, optimalisasi sumur-sumur tua (idle well) juga menjadi perhatian. Dalam kunjungan ke Pertamina Hulu Mahakam, Bahlil melihat langsung operasi produksi bahkan proses peningkatan lifting dari sumur-sumur yang telah lama berproduksi.

"Kita tadi ke Pertamina Hulu Mahakam dan kita ngecek sekalipun ini memang sumur-sumur tua, tapi mereka masih mampu mempertahankan lifting (gas) dan bisa mendongkrak dari asumsi awal yang turunnya kurang lebih sekitar 200-300 mmscfd, sekarang sudah naik menjadi 400 sampai dengan 500 mmscfd," terang Bahlil.

Penyederhanaan perizinan juga menjadi salah satu fokus penting Pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi migas. Bahlil menilai, regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan memudahkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di lapangan.

Bahlil menambahkan selama ini para kontraktor kerap mengeluhkan rumitnya proses perizinan yang justru menghambat kinerja dan memperlambat proses produksi.

Untuk itu, Kementerian ESDM bekerja sama dan meminta Pemerintah Daerah, termasuk kepada Gubernur, untuk dapat mendukung percepatan proses perizinan di tingkat lokal.

(hns/hns)