Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS (NIOSH), salah satu badan federal di negara itu, memberhentikan hampir semua pegawainya.
Ilustrasi PHK massal di lembaga pemerintah AS. (Foto: Arsip)
IDXChannel – Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS (NIOSH), salah satu badan federal di negara itu, memberhentikan hampir semua pegawainya. Hal itu terungkap lewat laporan lembaga penyiaran CBS, dengan mengutip sejumlah pejabat dan pegawai yang diberhentikan.
Persitiwa tersebut menjadi gelombang kedua PHK di badan tersebut. Kabar pemutusan hubungan kerja itu diterima para pegawai pada Jumat (2/5/2025) waktu setempat. Untuk diketahui, NIOSH berada di bawah naungan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).
Keputusan PHK massal itu dikatakan telah menyebabkan pembatalan berbagai program, termasuk pengadaan peralatan keselamatan baru untuk kesehatan petugas pemadam kebakaran. NIOSH juga tak lagi menerima permintaan untuk melakukan investigasi terhadap kecelakaan yang dialami petugas damkar dan bahaya yang terjadi di tempat kerja.
Selain itu, rencana CDC untuk membantu sekolah-sekolah di Negara Bagian Texas dalam mencegah penyebaran campak terpaksa dibatalkan akibat PHK massal itu. Pengurangan pegawai di NIOSH juga memengaruhi program kesehatan bagi para petugas damkar dan penambang, serta Program Kesehatan World Trade Center (program manfaat medis khusus bagi orang-orang yang mengalami cedera akibat serangan teroris pada 11 September 2001).
"Jutaan pekerja di berbagai sektor–termasuk layanan kesehatan, konstruksi, dan layanan darurat–bergantung pada respirator yang disetujui NIOSH. Tanpa persetujuan ini, keselamatan mereka terancam, yang dapat mengakibatkan penyakit, cedera, atau bahkan kematian," kata salah satu pegawai yang diberhentikan dalam surat yang dibagikan kepada CBS.
Pada Maret lalu, media Amerika melaporkan bahwa Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump telah melakukan serangkaian pemecatan massal terhadap pegawai federal dari berbagai departemen, termasuk Badan Investigasi Pusat dan Badan Keamanan Nuklir Nasional. Washington Post melaporkan, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) telah memecat sekitar 6.000 pegawai yang memegang berbagai posisi di layanan sipil AS.