Australia Paksa Google, Tiktok, Facebook Bayar Berita yang Ditayangkan

IDXChannel - Pemerintah Australia memutuskan membuat aturan baru untuk memaksa perusahaan teknologi raksasa seperti Google dan Meta untuk membayar berita dari perusahaan media.

Keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu ini merupakan lanjutan dari undang-undang pertama di dunia yang disahkan Australia pada 2021. Undang-undang itu dirancang untuk membuat perusahaan raksasa seperti Meta dan Google membayar berita yang mereka tayangkan di platform mereka.

Pada awal 2024,  Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram, mengumumkan tidak akan memperbarui kesepakatan pembayaran yang telah dibuatnya dengan organisasi berita Australia. Namun, aturan baru yang diumumkan hari ini, Kamis (12/12/2024) akan mengharuskan perusahaan tersebut untuk membuat kesepakatan komersial dengan organisasi media, atau berisiko dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Desain skema tersebut belum difinalisasi tetapi akan berlaku untuk situs-situs seperti Facebook, Google, dan TikTok. Tidak seperti model sebelumnya, aturan baru  yang disebut Insentif Tawar-Menawar Berita mengharuskan perusahaan teknologi untuk membayar bahkan jika mereka tidak membuat kesepakatan dengan penerbit.

"Platform digital menerima manfaat finansial yang besar dari Australia dan mereka memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk berkontribusi pada akses warga Australia terhadap jurnalisme berkualitas," kata Asisten Bendahara Stephen Jones pada Kamis (12/12/2024) seperti dilansir dari BBC.

Aturan sebelumnya memberi peluang organisasi berita menegosiasikan kesepakatan komersial dengan raksasa teknologi. Aturan tersebut juga mewajibkan perusahaan seperti Facebook dan Google untuk menginvestasikan jutaan dolar dalam konten digital lokal.

Adapun, aturan tersebut bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan media dan perusahaan teknologi, sambil mengimbangi sebagian kerugian yang dihadapi perusahaan media tradisional karena munculnya platform digital.

Dalam sebuah pernyataan, Meta mengatakan khawatir bahwa pemerintah Australia "menagih satu industri untuk mensubsidi industri lain".

Halaman : 1 2