Wamenaker Bakal Audit Aplikator yang Beri 'THR' Driver Ojol Hanya Rp 50.000

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menindak tegas aplikator ojek online (ojol) yang nakal dalam memberikan Bonus Hari Raya (BHR). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) akan mengaudit aplikator.

Noel mengatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah aplikator akibat ada driver ojol yang hanya mendapatkan BHR Rp 50.000, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali.

Menurut Noel, aplikator beralasan karena waktu yang diberikan untuk pencairan BHR singkat. Selain itu, keaktifan driver ojol juga berbeda sehingga BHR yang diterima tidak sama. Untuk itu, Noel meminta agar aplikator mengevaluasi hal tersebut.

"Ya memang mepet waktunya, karena sistem mereka kan harus berubah. Itu reason menurut saya yang masuk akal, karena saya tidak mau dengar alasan yang tidak masuk akal tadi," kata Noel di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Apabila dalam pemberian BHR selanjutnya masih ada permasalahan serupa, pihaknya tak segan akan mengaudit keuangan aplikator. Dalam pertemuan dengan aplikator itu, Noel menekankan agar aplikator jangan membohongi negara.

"Yang pasti, kita akan mengaudit. Kita undang pajak untuk mengaudit. Mereka jangan bohong-bohongin kita nanti. Saya bilang ke mereka, kalian jangan bohongin kita ya. Kita ini negara, jangan kau bohongin negara. Jangan kau bohongin presiden saya, jangan kau bohongin menteri saya. Jangan kau bohongin Dirjen saya dan bohongin driver ojek online-nya. Kita marah soal itu," terang Noel.

Dia menekankan apa yang disampaikan oleh pemerintah sesuai dengan amanah konstitusi. "Makanya saya pertegas, kita ini bukan LSM, bukan ormas yang semau-mau kalian. Kapasitas kita sebagai negara. Apa yang kita sampaikan ini, itu mandat konstitusi," terang Noel.

Meski begitu, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada aplikator untuk mengevaluasi pencairan BHR. Pihaknya tidak akan memberikan sanksi sementara ini.

"Belum (diaudit). Kita memang ini kan keputusan yang baru. Kita nggak mungkin ingin memberikan sanksi ya karena biar gimana pun platform digital ini juga punya peran memberi ruang lapangan pekerjaan," tambah Noel.

(rea/ara)