.png)
6 days ago
5
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta berbagai pihak tidak menambah keresahan atas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Bendahara Negara, secara fundamental ekonomi Indonesia juga masih tergolong baik.
Oleh karena itu, ia meminta para pengamat hingga Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) membantu menyampaikan informasi itu terhadap publik. Hal ini disampaikan Sri Mulyani menyusul sorotan terhadap kinerja APBN yang dikhawatirkan bakal jebol.
"Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para ISEI dan yang lain-lain untuk juga membantu," ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, ditulis Kamis (10/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menilai dalam sebulan terakhir banyak pemberitaan yang membuat APBN terlihat tidak sustainable, prudent dan bakal berantakan, meskipun hal itu langsung dibantahnya. Menurutnya, APBN telah didesain untuk menampung berbagai program Presiden Prabowo Subianto yang cukup banyak.
"Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable," ujarnya.
Pada kesempatan itu Sri Mulyani juga menegaskan postur APBN hingga akhir Maret 2025 sudah dalam situasi membaik. Hal ini dilihat dari berbagai indikasi, termasuk penerimaan pajak yang membaik di bulan Maret.
Di sisi lain, APBN memang defisit Rp 104,2 triliun atau setara 0,43% dari PDB. Namun Jumlah itu masih di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun 2024 tentang APBN 2025 yang menetapkan defisit sebesar 2,53%.
Angka defisit Rp 104,2 triliun setara 16,9% dari target defisit APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun (2,53%) dari PDB. Oleh karena itu Sri Mulyani memastikan APBN dalam kondisi aman.
"APBN didesain dengan defisit 2,53%, ini sesuai dengan undang-undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 Tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit Rp 616 triliun," ujarnya.
Defisit APBN berasal dari pendapatan negara yang baru sebesar Rp 516 triliun atau 17,2% dari target Rp 3.005 triliun. Sementara belanja negara tercatat sudah menyentuh angka Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.
Pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun atau 16,1% dari target Rp 2.490,9 triliun, dan penerimaan bukan pajak atau PNBP Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.
Secara rinci penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak adalah sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target Rp 2.189,3 triliun. Sementara kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.
Lalu belanja negara yang sebesar Rp 620 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun. Serta ada juga transfer ke daerah Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target Rp 919,9 triliun.
(acd/acd)
