Soft Authoritarianism dan Hilangnya Oposisi Kita

M. Haekal Al-Haffafah

Politik | 2026-08-26 08:36:25

Saya kira perlu kita memulai dengan apa yang pernah dikupas secara mendalam oleh Daniel Dhakidae dalam buku aslinya Intelectuals and New Order Indonesia (1985) dengan jumlah halaman lebih dari 700, didalamnya terdapat dua praktek kehidupan politik di Indonesia. Korelasi positif antara kekuasaan represif di Indonesia dengan (1) Kemunduran hidup berbangsa dan bernegara dan (2) Kemunduruan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial, sebagai dampak negatif kekuasaan menindas itu.

Banyak ilmuwan memilih "aman" untuk tidak melakukan tugas kecendikiawannya. Studi masa reformasi mungkin mencatat berbagai kemajuan liberalisasi politik dan dinamika demokrasi. (Syamsuddin Haris & Firdaus Syam 2010) Namun hasil pilpres 2024 dua tahun lalu, menegaskan kembali “praktek buruk” kekuasaan tanpa oposisi dengan indikasi kabinet gemuk (berame-rame masuk kabinet). Gejala ini mirip era Pak Harto tak ada kekuasaan oposisi berarti bukan takut pada represi tapi takut economic leverage in politics (daya ungkit/pengaruh ekonomi dalam politik) tidak sampai kepada tokoh-tokoh ini.

Saya ingin menjelaskan lebih lanjut, beberapa ilmuwan yang melakukan kritik terhadap arah demokrasi Era Prabowo, Dewi Fortuna Anwar profesor riset BRIN dan ilmuwan politik. Cukup tegas mengkritik arah demokrasi pada era Prabowo. Dalam wawancara Financial Times, ia mengatakan Reformasi telah “mati” sejak Prabowo terpilih dan memperkirakan Prabowo mungkin membawa Indonesia ke arah “soft authoritarianism”. Kritiknya terutama menyangkut demokrasi, sentralisasi kekuasaan, dan hubungan sipil-militer.

Pandangan kritis juga disampaikan Vedi R. Hadiz profesor dan ilmuwan politik yang banyak meneliti politik Indonesia, oligarki, Islam politik, dan demokrasi. Ia mengkritik kecenderungan pemerintahan Prabowo dalam hal teknokrasi, populisme, dan konsentrasi kekuasaan. Dalam tulisannya pada 2025, ia membahas bagaimana teknokrat semakin kehilangan pengaruh dalam pemerintahan Prabowo dan mengaitkannya dengan kecenderungan populisme kanan.

Sikap yang sama juga diuraikan oleh Made Supriatma, peneliti politik dan militer Indonesia yang ISEAS–Yusof IshakInstitute. Melihat Prabowo memiliki kecenderungan mencapai pembangunan melalui pemerintahan yang tersentralisasi dan berorientasi komando. Sumbangan kritik lain, Arya Fernandes, peneliti politik dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial di CSIS Indonesia. Kritiknya berfokus pada melemahnya checks and balances, dominasi eksekutif, dan berkurangnya suara kelompok oposisi. Ia mengatakan parlemen semakin menyerupai rubber stamp karena dominasi eksekutif yang kuat.

Dari sini kemudian, kita diingatkan masa-masa suram Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang dipahami sebagai fase kemunduran masa Bung Karno yakni (a) masa penerapan politik otoriter dimasa itu dan (b) akibat sesudah demokrasi terpimpin yakni berlanjut masa Pak Harto. Menarik untuk disimak sentralisasi era Prabowo senafas dengan meredupnya fungsi oposisi.

Sejak awal pemerintahan Prabowo, hampir seluruh partai besar memiliki hubungan dengan pemerintahan. Max Lane dari ISEAS menyebut konfigurasi tersebut sebagai “Prabowo's political cartel” dan menempatkan persoalan oposisi sebagai masalah utama dalam struktur politik baru ini. PDIP menjadi partai besar yang tidak masuk pemerintahan, tetapi bahkan PDIP belum secara jelas mendefinisikan dirinya sebagai oposisi.

Dalam ilmu politik, rubber stamp legislature bisa menggambarkan bahwa keberadaan lembaga legislatif yang secara formal masih memiliki kewenangan membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, secara bersamaan dalam praktiknya jarang menggunakan kewenangan tersebut untuk mengoreksi, membatasi, atau menolak agenda eksekutif.

Artikel jurnal berjudul Protecting Two Presidents: Legislative Decline in Indonesia's Post-2024 Election Transition" (2026) Karya Rendy Pahrun. Melihat parlemen sebagai aktor yang secara strategis ikut memfasilitasi transisi kekuasaan menuju pemerintahan Prabowo, sekaligus mempertahankan posisi sentral Jokowi pada masa transisi.

Akademisi Masdar Hilmi secara eksplisit membahas gagasan Prabowo mengenai demokrasi Indonesia yang khas. Dalam tulisannya di Kompas, beliau mencatat bahwa Prabowo memandang demokrasi Indonesia perlu berakar pada harmoni, kebersamaan, dan gotong royong, serta tidak harus mengikuti praktik politik oposisi ala demokrasi liberal Barat Di sinilah terjadi pergeseran konseptual yang cukup mendasar.

Demokrasi liberal menempatkan kompetisi politik, oposisi, serta mekanisme checks and balances sebagai unsur penting untuk mengontrol kekuasaan. Sebaliknya, gagasan demokrasi harmonis lebih menekankan persatuan, konsensus dan minim konflik. Membicarakan perbedaan kepentingan dan konflik politik semestinya bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Justru, konflik dipandang sebagai bagian normal dari kehidupan demokratis.