.png)
5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejarah mencatat 20 Juni 1812 sebagai hari kelam bagi Kesultanan Yogyakarta. Peristiwa Geger Sepehi, penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh pasukan Inggris, ternyata bukan sekadar konflik lokal, melainkan bagian dari papan catur politik global yang melibatkan pengaruh Prancis dan serdadu dari India.
Meskipun Inggris yang melakukan penyerangan, akar masalah bermula dari pendudukan Prancis atas Belanda di Eropa. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Belanda—dan otomatis wilayah jajahannya seperti Jawa—berada di bawah kendali Prancis.
Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang merupakan simpatisan Napoleon, memperketat kontrol di Jawa dengan gaya militeristik Prancis. Hal ini memicu ketegangan dengan Sultan Hamengkubuwono II (Sultan Sepuh) yang menolak tunduk pada aturan baru yang merendahkan martabat keraton.
Inggris, melalui Thomas Stamford Raffles, memanfaatkan situasi ini. Mereka datang bukan sekadar mengusir pengaruh Prancis, tetapi juga untuk menundukkan penguasa lokal yang paling vokal melawan kolonialisme: Sultan HB II.
Nama "Geger Sepehi" sendiri diambil dari kata Sepoy, yakni tentara bayaran asal India yang dibawa oleh Inggris (EIC). Ribuan serdadu ini, bersama pasukan kavaleri Inggris, mengepung dan membombardir tembok Baluwerti Keraton Yogyakarta.
Penggunaan tentara India ini merupakan strategi cerdas Inggris untuk meminimalisir korban di pihak warga kulit putih, sekaligus menunjukkan luasnya kekuasaan mereka yang membentang dari Asia Selatan hingga Nusantara.
Sejumlah pakar sejarah menguatkan hal tersebut khususnya mengenai transisi kekuasaan dari era Napoleon (Daendels) ke era Inggris (Raffles) yang berdampak langsung pada nasib Sultan Hamengku Buwono II.
Dalam paparan ilmiah yang disusun oleh sejarawan Harto Juwono (Prodi Ilmu Sejarah FIB UNS) dan Prof. Djoko Marihandono, terungkap bahwa kebijakan kolonial terhadap Sultan HB II tidak memiliki dasar hukum yang sah dan murni merupakan tindakan politik sepihak.
Prof Djoko Marihandono sebagai pakar utama mengenai era Herman Willem Daendels di Jawa. Karya-karyanya banyak membedah bagaimana kebijakan "Napoleonik" diimplementasikan di tanah Jawa.
Prof Djoko sering menekankan bahwa Daendels membawa semangat Revolusi Prancis ke Jawa yang sangat egaliter namun dipaksakan secara militeristik. Menurutnya, konflik dengan Sultan HB II dipicu oleh perubahan radikal dalam tata krama diplomatik (protokol Reglement op het ceremoniëel), di mana Daendels menuntut posisi Gubernur Jenderal setara dengan raja-raja Jawa.
"Hal inilah yang melukai martabat Sultan HB II dan memicu api perlawanan sebelum Inggris tiba," jelasnya
Sementara Dr Harto Juwono adalah pakar sejarah yang banyak mendalami tentang keraton dan dinamika politik lokal di Jawa selama periode transisi kolonial. Disertasi dan penelitiannya sering menyentuh dinamika internal keraton dan perlawanan terhadap kekuasaan asing pada awal abad ke-19. Ia juga terlibat dalam kajian-kajian sejarah yang mendukung pengusulan gelar pahlawan bagi tokoh sejarah nasional.
Dr Harto sering menyoroti Geger Sepehi 1812 bukan hanya sebagai kekalahan militer, tetapi sebagai tragedi budaya yang direncanakan oleh Raffles untuk menghancurkan legitimasi politik dan intelektual Keraton Yogyakarta.
"Sultan HB II secara konsisten menjadi simbol "anti-asing", baik terhadap Prancis-Belanda maupun terhadap Inggris," jelasnya.
Kombinasi analisis dari Prof Djoko (fokus pada tekanan sistem Napoleonik) dan Dr. Harto (fokus pada respons politik Sultan HB II) akan memberikan fondasi yang sangat kuat untuk memperjuangkan pengakuan sejarah atas konsistensi Sultan HB II dalam melawan imperialisme.
Kajian sejarah mendalam berdasarkan dokumen dari London, Den Haag, hingga Jakarta, para ahli menegaskan bahwa Sultan HB II adalah korban kebijakan politik kolonial yang melanggar hukum pada masanya.
Menurut Harto Juwono, tindakan sewenang-wenang Gubernur Jenderal H.W. Daendels mulai pemaksaan aturan seremonial hingga pengambilalihan daerah dan hutan milik Kesultanan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Berdasarkan data sejarah yang dihimpun dari berbagai arsip di London, Den Haag, hingga Jakarta, perjuangan Sultan HB II diwarnai dengan konflik hukum dan politik yang tajam melawan kolonialisme," jelasnya.
Konflik berlanjut saat masa kekuasaan Inggris. Peristiwa "Bedhah Ngayogyakarta" pada Juni 1812 menjadi puncak ketegangan, di mana Sultan HB II melawan aliansi raja-raja Jawa untuk mengusir Inggris, yang berujung pada penurunan takhta secara paksa dan pembuangan ke Penang.
Lebih jauh, kaitan peristiwa Geger Sepehi 1812 dan Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro sangatlah erat dan bersifat kausalitas (sebab-akibat). Peristiwa 1812 adalah "luka dalam" yang menjadi bahan bakar kemarahan Diponegoro di kemudian hari.
Dalam literatur sejarah yang sering dibahas oleh pakar seperti Peter Carey (yang juga menjadi rujukan Dr. Harto Juwono dan Prof. Djoko Marihandono), serangan Inggris ke Keraton Yogyakarta pada 1812 menyisakan trauma sosial yang sangat berat:
Saat keraton jatuh, tentara Sepoy (India) melakukan penjarahan besar-besaran. Tidak hanya harta benda, tetapi juga terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan keraton dan sekitarnya.
Di bawah kepemimpinan Mangkunegara II, legiun ini membantu Inggris menyerang Yogyakarta. Keterlibatan sesama orang Jawa (namun dari faksi berbeda) dalam penghancuran Yogyakarta menciptakan dendam politik yang membekas di hati para pangeran Yogyakarta, termasuk Diponegoro yang saat itu menyaksikan langsung kehancuran martabat negerinya.
Pangeran Diponegoro hadir di keraton saat Geger Sepehi terjadi. Ia melihat Kakeknya (Sultan HB II) ditangkap dan dibuang. Ayahnya (HB III) "ditekan" oleh Inggris untuk naik takhta dalam posisi lemah. Harta dan naskah-naskah berharga dijarah. Pengalaman pahit ini membentuk pandangan Diponegoro bahwa bangsa asing (baik Prancis, Inggris, maupun Belanda yang kembali kemudian) hanya membawa kehancuran dan penindasan.
Sultan HB II sempat kembali dari pengasingan dan naik takhta lagi pada 1824-1826 (saat Perang Diponegoro baru dimulai). Namun, ia sudah sangat tua dan kekuasaannya sudah lumpuh. Diponegoro melihat bahwa sistem monarki Jawa sudah tidak lagi berdaulat karena intervensi asing yang dimulai sejak era Daendels (Napoleon) dan diperburuk oleh Raffles.
Jika Geger Sepehi adalah penghinaan terhadap kedaulatan dan martabat manusia (termasuk kasus pemerkosaan dan perampokan oleh tentara bayaran), maka Perang Diponegoro adalah jawaban atas akumulasi penghinaan tersebut.
Prof. Djoko Marihandono sering menekankan bahwa radikalisme Daendels menghancurkan keseimbangan politik Jawa, sementara Dr. Harto Juwono melihat bahwa ketidakadilan ekonomi pasca-1812 adalah pemicu utama kerusuhan sosial yang puncaknya diledakkan oleh Pangeran Diponegoro.
Menurut Perwakilan Trah HB II, Fajar Bagoes Poetranto, yang juga ketya Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Sultan HB II secara konsisten menolak aturan seremonial dan penguasaan hutan oleh H.W. Daendels. Ia bahkan diturunkan dari takhta tanpa melalui prosedur persidangan yang berlaku pada saat itu, sebuah tindakan yang dinilai melanggar prinsip persamaan hak di mata hukum yang ironisnya diagungkan oleh Daendels sendiri.
"Sultan HB II adalah simbol kedaulatan. Baginya, tunduk pada administrasi Barat adalah penghinaan terhadap leluhur dan tanah Jawa," ujar Fajar Bagoe Potranto, Perwakilan Trah Sultan HB II
Meskipun memberikan perlawanan sengit, teknologi persenjataan Inggris dan serangan dari berbagai sisi membuat Keraton jatuh. Sultan HB II kemudian ditangkap dan diasingkan ke Pulau Penang. Peristiwa ini mengakibatkan penjarahan besar-besaran harta benda serta naskah-naskah berharga Keraton yang dibawa ke Inggris.
"Tragedi Geger Sepehi (1812) Serangan Inggris-Sepoy: Pasukan Inggris berkolaborasi dengan Legiun Mangkunegaran menyerang Yogyakarta. Tentara Sepoy (Sepoy) dari India yang dipekerjakan Inggris menjadi ujung tombak penyerbuan ke dalam Keraton. Selama 20-24 Juni 1812, ribuan naskah kuno, pusaka, dan perhiasan keraton dijarah oleh pasukan Inggris dan Sepoy, yang kini banyak tersimpan di museum Eropa," jelasnya.
Hingga hari ini, Geger Sepehi tetap dikenang sebagai pengingat betapa gigihnya perlawanan nusantara terhadap kolonialisme, sekaligus potret kerumitan politik dunia pada masa Perang Napoleon yang berdampak hingga ke jantung tanah Jawa. (***)
