Rupiah Menuju Rp17 Ribu, Apa Penyebab dan Mitigasinya?

IDXChannel - Rupiah mengalami tekanan di pasar Non Deliverable Forward (NDF) atau nilai tukar yang digunakan dalam kontrak berjangka valuta asing (valas).

Nilai pasar NDF ini menjadi indikator keyakinan global atas nilai rupiah. Pasar NDF menunjukkan rupiah melemah di kisaran Rp17.200 per USD. 

Kondisi ini sejalan dengan pelemahan rupiah di pasar spot exchange yang sudah menyentuh Rp16.800 per USD dan terus mengalami fluktuasi.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah cenderung dipengaruhi oleh tiga faktor. 

Pertama, ekonomi global dan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor membuat neraca dagang Indonesia-Amerika terkontraksi. 

Kedua, tingkat keyakinan pasar global atas ekonomi dalam negeri Indonesia. Salah satu indikatornya pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok lebih dari 9 persen pada Selasa (8/4/2025).

"Nilai kapitalisasi pasar uang yang mencapai lebih dari Rp12 ribu triliun menjadi indikator paling objektif bagaimana pasar melihat dan merespons kebijakan-kebijakan pemerintah," kata Ajib dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

Ketiga, faktor kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut defisit fiskal. Di mana setiap isu pengelolaan keuangan negara akan memengaruhi dan sekaligus terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Adapun proyeksi belanja negara 2025 yang lebih dari Rp3.600 triliun, ditopang oleh utang sekitar Rp600 triliun untuk tahun berjalan.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang ditetapkan pemerintah dalam kerangka ekonomi makro 2025 berada di kisaran Rp16.000 per USD. Ketika rupiah terdepresiasi ke Rp17.000 per USD, akan membawa dampak terhadap kebijakan moneter dan fiskal sekaligus. 

“Pemerintah harus membuat penyesuaian kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter untuk memitigasi fluktuasi yang ada,” ujar Ajib.

Ajib menilai, pemerintah bisa melakukan empat langkah untuk mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang, di luar kebijakan fiskal dan moneter. 

Di antaranya melanjutkan program optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sambil tetap memberikan insentif terbaik agar dunia usaha tetap berjalan dan tidak kekurangan likuiditas. 

Kemudian fokus dengan program orientasi ekspor dan substitusi impor serta mendorong peningkatan nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan terutama sektor pertanian, perkebunan dan maritim. 

Lebih lanjut, mendorong kebijakan revitalisasi sektor padat karya dan deregulasi. Hal ini diharapkan bisa menekan high cost economy yang membebani dunia usaha dan bisa meningkatkan daya saing.

“Dengan kompleksitas ekonomi yang ada, rupiah mengalami fluktuasi dan tekanan nilai yang luar biasa. Pemerintah harus bisa membuat langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar dengan program-program kebijakan yang terukur dan pro dengan dunia usaha,” tutur Ajib.

(DESI ANGRIANI)