.png)
5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia didorong memperkuat strategic autonomy atau kemandirian strategis dalam menghadapi perubahan tatanan geopolitik global yang semakin multipolar. Politik luar negeri bebas aktif dinilai perlu direaktualisasikan agar Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, sekaligus mampu menjaga kepentingan nasional secara lebih tegas.
Dorongan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Pleno I Majelis Arah Indonesia yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Forum tersebut dihadiri sejumlah presidium, antara lain KH Toha Yusuf Zakariya, Das’ad Latif, Fahmi Salim, KH Nonop Hanafi, Habiburrahman El Shirazy, Slamet Ma’arif, dan Iwel Sastra. Mereka membahas isu keumatan, geopolitik, ekonomi, pendidikan, media, keamanan, pesantren, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Dalam rekomendasinya, forum tersebut mendorong Indonesia mengembangkan kerangka “Strategic Autonomy 2.0” sebagai aktualisasi politik luar negeri bebas aktif. Indonesia dinilai perlu membangun posisi berdasarkan issue-based national interests atau kepentingan nasional yang ditentukan secara spesifik pada setiap isu strategis.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi objek persaingan kekuatan besar, tetapi mampu tampil sebagai pivotal power yang memiliki daya tawar dalam hubungan internasional.
Indonesia juga didorong memperluas kemitraan strategis melalui ASEAN, G20, BRICS, OECD, dan berbagai forum internasional lainnya dengan tetap menjaga independensi kebijakan luar negeri.
Dalam konteks Global South, forum tersebut mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam agenda reformasi tata kelola global. Reformasi dinilai diperlukan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sistem moneter internasional, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, hingga Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Rekomendasi juga menempatkan isu Palestina sebagai bagian penting dari diplomasi Indonesia. Pemerintah didorong terus memperkuat upaya untuk mendukung kemerdekaan penuh Palestina melalui jalur politik dan diplomasi, rekonstruksi ekonomi, serta mekanisme hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Selain geopolitik, kemandirian nasional juga dinilai harus dibangun melalui penguatan kedaulatan ekonomi, pangan, energi, teknologi, dan maritim.
Forum tersebut mendorong pemerintah menjaga kebijakan hilirisasi komoditas strategis nasional, termasuk nikel, bauksit, dan mineral tanah jarang. Penguatan industri nasional dinilai harus disertai transfer teknologi, keterlibatan daerah, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Di sektor pangan dan energi, Indonesia didorong membangun sistem ketahanan yang tidak mudah terguncang perubahan geopolitik maupun ketidakpastian ekonomi global.
Kedaulatan digital juga menjadi perhatian. Infrastruktur data nasional dinilai tidak boleh berada dalam ketergantungan yang berlebihan terhadap monopoli asing. Pemerintah didorong memperkuat pertahanan siber serta terlibat aktif dalam pembentukan norma global mengenai kecerdasan buatan dan teknologi militer otonom.
