BANDUNG, iNews.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar membongkar sindikat pengoplos beras Bulog dan pemalsuan tepung terigu.
Pengungkapan dilakukan oleh Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jabar yang dipimpin Kasubdit Tipidter AKBP Andry Agustiano dan polres jajaran.
Baca Juga
Pengoplos Miras di Bantul Dibekuk, Polisi Sita Ratusan Botol Minuman Beralkohol
"Ada berbagai pengungkapan, mulai dari mengganti kemasan tepung terigu, penjualan pupuk subsidi, oplos beras bulog, penyalahgunaan gas bersubsidi, dan penjualan solar ke industri," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (6/11/2024).
Kombes Jules menyatakan, total ada 15 tersangka yang ditangkap dalam operasi tersebut. Dalam beraksi, para pelaku melakukan berbagai modus operandi.
Baca Juga
Pengoplos Elpiji di Subang Ditangkap Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara-Denda Rp60 Miliar
Seperti, pelaku mengganti karung kemasan tepung terigu murah dengan kemasan merek ternama. Lalu menjual pupuk bersubsidi Urea dan Phonska lalu dijual secara eceran dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kemudian pelaku mengoplos beras Bulog dengan beras lokal lalu dikemas dan dijual ke konsumen. Ada juga pelaku yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU menggunakan mobil modifikasi untuk dijual ke industri.
"Modus terakhir mengoplos menyuntikkan isi tabung gas subsidi ke tabung gas 12 kg. Kemudian dijual dengan harga non subsidi," ujar Kombes Jules.
Kabid Humas menuturkan, barang bukti yang diamankan antara lain, terigu 24,450 ton, pupuk bersubsidi 33,666 ton, solar 3.300 liter, Pertalite 60 liter, elpiji 193 tabung, dan beras 870 kilogram.
Kepada para pelaku, tutur Kabid Humas, Ditreskrimsus Polda Jabar menerapkan berbagai pasal. Antara lain, Pasal 100 ayat 1 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dengan ancaman pidana 5 Tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Pasal 139 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar. Lalu, Pasal 62 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.
"Untuk tindak pidana oplos pupuk, polisi menerapkan Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," tutur Kabid Humas.
Berdasarkan pasal itu, kata Kombes Jules, pelaku diancam pidana 5 Tahun atau denda Rp50 miliar. Kemudian, polisi juga menjerat pelaku dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf B Jo Pasal 1 Ke 3e UU Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntut Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pelaku diancam pidana 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.
Editor: Kastolani Marzuki