.png)
46 minutes ago
1
Penandatanganan MoU Alat Monitoring Pajak Daerah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Bank BPD DIY di Ruang Rapat Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (20/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama PT Bank BPD DIY dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DIY menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Yogyakarta, Kamis (20/8/2026). Dengan tema 'Memperkuat Sinergi dan Transformasi Digital untuk Optimalisasi Penerimaan Daerah serta Pelayanan Publik Kota Yogyakarta', forum ini menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan ekosistem keuangan non-tunai daerah.
"Digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan fundamental untuk menciptakan tata kelola keuangan publik yang transparan, efisien, dan mempermudah masyarakat. BPD DIY terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, keandalan sistem pembayaran, serta keamanan siber agar seluruh transaksi berjalan tepat waktu dan aman," ujar Direktur Pemasaran PT Bank BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto.
Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Jika pada 2025 baru diikuti 10 SKPD dengan 563 transaksi Rp 1,14 miliar, per Juli 2026 seluruh SKPD sebanyak 53 unit 100 persen telah menerapkan KKI dengan 2.188 transaksi senilai Rp 3,89 miliar. Ke depannya, BPD DIY tengah mengembangkan KKI Online Payment, fitur QRIS Tap, serta perluasan agen pembayaran bersama bank Mandiri, BCA, dan PT Pos Indonesia.
"Kami mengapresiasi capaian ETPD Kota Yogyakarta. BPD DIY tidak hanya berperan sebagai pemegang kas daerah, tetapi juga bertransformasi menjadi agregator digital. Integrasi payment gateway dan host-to-host terbukti mengeliminasi risiko salah pembukuan maupun celah keuangan, sehingga pendapatan daerah tercatat akurat dan real-time," ujar Kepala Tim Implementasi Kebijakan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengeloaan Uang Rupiah (PUR) BI DIY, Pratyaksa Candra Aditya.
Acara HLM TP2DD ini juga disimbolkan dengan penandatanganan kesepahaman penyediaan dan pengawasan alat monitoring pajak daerah antara BPD DIY Cabang Senopati dengan Pemkot Yogyakarta untuk mencegah kebocoran pendapatan.
"Bank BPD DIY menyediakan kanal pembayaran digital seperti mobile banking dan virtual account agar pembayaran pajak serta retribusi menjadi seamless, real-time, dan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat. Meski demikian, kanal konvensional seperti teller tetap kami siapkan. Kami juga rutin melakukan monitoring, evaluasi, dan rekonsiliasi bersama BPKAD serta BI guna menjamin keamanan transaksi dan mencegah kendala sistem," ujar pimpinan Bank BPD DIY cabang Senopati, Gunawan Hasri Baskoro.
