.png)
3 hours ago
1
Pemerintah siapkan Rp 220 miliar, pengemudi menilai nominal masih jauh dari layak.
Rep: Bayu Adji Prihammanda,Dian Fath Risalah/ Red: Gita Amanda
Pemerintah mengeklaim pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pemberian BHR itu mesti dilakukan maksimal H-7 Lebaran.
Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengaku mengapresiasi pemerintah yang masih memperhatikan kelanjutan BHR bagi pengemudi ojol. Menurut dia, BHR itu sangat dinantikan oleh para pengemudi.
“Terlebih lagi selama hampir setahun ini para mitra telah dibebankan berbagai potongan dan skema yang tidak adil,” kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).
Ia menyebutkan, selama ini potongan aplikasi oleh aplikator ada yang hampir mencapai 50 persen. Selain itu, terdapat skema berbayar lain yang diterapkan kepada para mitra pengemudi agar bisa mendapatkan pesanan prioritas.
Karena itu, Igun mengatakan, adanya SE BHR ojol dari pemerintah diharapkan dapat mendorong aplikator untuk memberikan BHR yang manusiawi dan masuk akal. Pasalnya, besaran BHR yang diterima mayoritas pengemudi ojol pada tahun lalu hanya Rp 50 ribu.
“Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikkan dua kali lipat. Rp 100 ribu saja yang akan diberikan sebagai BHR kepada para ojol? Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu,” kata dia.
Igun menuntut angka layak BHR yang semestinya diterima setiap pengemudi adalah Rp 1,2 juta. Meski angka itu dinilai masih jauh dari layak, BHR sebesar Rp 1,2 juta disebut cukup relevan dan masuk akal untuk diberikan.
“Hentikan pemberian BHR yang sifatnya hanya formalitas ataupun asal bapak senang, (Presiden) senang, seperti tahun sebelumnya yang mayoritas BHR diterima oleh pengemudi mitra ojol hanya sebesar Rp 50 ribu saja. Namun, laporan ke Istana Presiden menyebut aplikator memberikan BHR Rp 1 juta, yang ternyata faktanya nilai Rp 1 juta hanya diberikan kepada ojol-ojol yang dipilih secara kolegial atas segelintir kecil ojol pilihan aplikator sendiri, bukan kepada mayoritas pengemudi ojol,” ujar Igun.
