.png)
2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan arah rencana kerja pembangunan daerah tahun 2027. Dalam forum tersebut, disepakati bahwa sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menilai penetapan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan merupakan langkah yang tepat. Sebab, infrastruktur tidak hanya sebatas pembangunan fisik melainkan urat nadi yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas.
"Kalau pendidikan, kesehatan dan pembangunan jalan itu kan perlu. Ini, untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan yang perlu jalan untuk kelancaran distribusi, maupun untuk akses pendidikan dan kesehatan. Semua sangat dipengaruhi oleh infrastruktur," ujar Ineu kepada Republika.co.id, Rabu (22/4/2026).
Ineu pun memberikan catatan terkait hasil Musrenbang. Dia mengatakan untuk merealisasikan target besar tersebut di tengah situasi ekonomi dan tantangan global saat ini, Pemprov Jabar tidak bisa berjalan sendirian.
Selain itu, harus ada sinkronisasi program yang matang antara pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Semua pihak, termasuk pemerintah pusat harus bersama-sama bergotong royong membangun Jabar dan turut memecahkan masalah yang ada di kabupaten/kota.
"Pemerintah pusat, harus mendukung Provinsi Jabar karena kan seperempat penduduk Indonesia adanya di Jabar. Jadi, semua pihak harus kolaborasi dan bergotong royong memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat," kata Ineu.
Tanpa adanya penyelarasan, Ineu khawatir, akan terjadi tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran. Ineu pun mengapresiasi inisiatif Gubernur Jabar yang menawarkan skema cost sharing atau pembagian beban anggaran lintas pemerintahan untuk program-program yang bersifat lintas sektoral.
"Pak Gubernur sampai bilang, silakan kalau ada program yang bersama dilakukan, butuhnya uang berapa, mari berdua ditanggung oleh provinsi dan kabupaten/kota. Bebannya dibagi agar teringankan," kata Ineu.
Ineu menegaskan, esensi dari tata kelola pemerintahan provinsi pada dasarnya adalah menopang wilayah tingkat dua. "Masyarakat provinsi itu pada hakikatnya adalah masyarakat kabupaten dan kota juga. Jadi kita (provinsi) sifatnya men-support. Tanpa bergerak bersama-sama dengan situasi saat ini, tentu akan cukup berat," katanya.
Selain pembangunan fisik, Ineu menyoroti target krusial Gubernur Jabar dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mencakup pemenuhan indikator indeks pendidikan seperti rata-rata lama sekolah hingga peningkatan angka harapan hidup yang berkolerasi langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan di Jabar.
"Termasuk juga indeks demokrasi dan bidang-bidang lainnya, harapannya di 2027 program prioritasnya bisa dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat," kata Anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Jabar XI ini.
