Pembatasan BBM 50 Liter, Apindo Minta Kepastian Teknis bagi Dunia Usaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai perlu ada kejelasan terkait implementasi teknis pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Khususnya, terkait definisi kendaraan yang termasuk dalam kategori pengecualian, mekanisme pengecualian, hingga pengaturan teknis di tingkat SPBU.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026), mengatakan hal tersebut penting agar aktivitas pelayanan masyarakat serta distribusi dan logistik tetap berjalan dan tidak menghambat aktivitas ekonomi.

“Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi,” ujar Shinta.

Hal ini, kata dia, menjadi krusial karena tidak semua aktivitas usaha menggunakan angkutan logistik yang secara administratif dikategorikan sebagai kendaraan umum.

Shinta mengatakan banyak pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggunakan armada sendiri untuk distribusi dan operasional harian yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi berpotensi berdampak langsung terhadap biaya distribusi dan kelancaran rantai pasok, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan kode batang (barcode) dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3).

sumber : ANTARA