.png)
7 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Intervensi gizi sejak dini, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga anak usia sekolah dan remaja, dipandang sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas belajar dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.
Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Leni Sri Rahayu MPH, mengatakan salah satu tujuan utama MBG adalah menyediakan makanan bergizi gratis sesuai kebutuhan kelompok sasaran, khususnya kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), anak usia sekolah, dan remaja.
“Program ini menyediakan satu kali makan utama, baik pagi maupun siang, dengan harapan dapat meningkatkan akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi yang layak,” kata Leni di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, jika pelaksanaan MBG mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan, maka program tersebut berpotensi signifikan meningkatkan status gizi masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target.
Menurutnya, dengan jumlah SPPG yang terus bertambah perlu dipersiapakn evaluasi pelaksanaan agar Program MBG sesuai dengan tujuan seperti standar gizi, waktu distribusi. Sejauh ini pengawasan tata kelola MBG harus terus diperkuat dengan berbagai dinamika yang terjadi. Itu penting karena dengan alokasi anggaran yang besar, harus ada indikator keberhasilan sampai program MBG bisa berjalan dengan baik.
Leni menjelaskan pemenuhan gizi yang optimal berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dalam meningkatkan konsentrasi dan kapasitas belajar. Anak dengan status gizi baik memiliki kesiapan fisik dan kognitif yang lebih optimal untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
“Jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program MBG tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. Keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan,” ujar pengurus DPD PERGIZI PANGAN Jakarta tersebut.
Ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini disebut sebagai masa emas perkembangan otak, di mana gizi berperan dalam pembentukan struktur dan fungsi otak, termasuk perkembangan sel saraf dan koneksi antarneuron.
“Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah,” jelasnya.
Berbagai penelitian, lanjut Leni, menunjukkan anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki konsentrasi belajar yang rendah dan prestasi akademik yang tidak optimal.
Leni juga mengingatkan bahwa gizi buruk dan stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang dan infeksi berulang, terutama pada periode awal kehidupan. Kondisi ini sangat krusial jika terjadi pada dua tahun pertama kehidupan, yang merupakan fase penting pertumbuhan otak.
“Gangguan gizi pada masa ini dapat menimbulkan hambatan perkembangan otak yang bersifat permanen. Dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kemampuan belajar anak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pencegahan stunting jauh lebih penting dibandingkan upaya kuratif, karena dampak jangka panjangnya sulit diperbaiki.
Leni mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan anak dengan stunting memiliki skor IQ sekitar 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi normal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada prestasi belajar, kesiapan sekolah, dan kualitas hasil pendidikan.
“Jika masalah gizi buruk dan stunting tidak ditangani secara serius, ini bisa mengganggu sistem pendidikan nasional karena kemampuan belajar peserta didik menjadi lebih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan,” katanya.
Menurut Leni, pemenuhan gizi yang kuat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, gizi meningkatkan daya tahan tubuh, konsentrasi, dan kesiapan belajar. Namun, dampak paling fundamental terletak pada pembentukan kualitas SDM secara berkelanjutan.
“Anak dengan status gizi baik memiliki kapasitas kognitif dan potensi belajar lebih tinggi, sehingga mampu mengikuti pembelajaran secara efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik. Ini menjadi salah satu determinan utama dalam pembentukan SDM berkualitas,” jelasnya.
Ia menambahkan SDM dengan prestasi belajar baik memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, mengembangkan keterampilan, serta beradaptasi dan bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi daya saing individu dan bangsa.
Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Leni menilai kemudahan pengangkatan karyawan MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dipertimbangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam mendukung keberlangsungan program.
Namun, ia menekankan kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel tetap terjaga.
“Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG sebagai PPPK perlu mengikuti regulasi yang ada, sehingga akuntabilitas tetap terjaga,” katanya.
Meski demikian, Leni menegaskan peningkatan kualitas SDM tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi gizi. Penguatan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan program gizi.
Ia menekankan sinergi antara intervensi gizi dan penguatan sistem pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
