Jakarta -
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) harus diberantas. Isu ini belakangan menjadi sorotan, khususnya terkait oknum ormas yang mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat.
Agus menyatakan, aksi premanisme bisa mengganggu upaya pemerintah membangun iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lapangan.
"Premanisme memang nggak boleh terjadi, karena itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan investment climate yang bagus, yang baik. Jadi, pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan," ujar Agus di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menyatakan, pemerintah siap hadir memberantas premanisme di kawasan industri. Tak hanya sebatas itu, kata dia, premanisme harus dimusnahkan di semua sektor kehidupan.
"Kita perlu untuk memberikan sinyal bahwa negara hadir, negara hadir dalam rangka memberantas premanisme yang ada di industri. Sebenarnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tapi di semua sektor kehidupan," tegas Agus.
Diberitakan sebelumnya, Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, dilaporkan sempat diganggu aksi premanisme oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Terkait ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut isu premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Efek negatifnya tak hanya dirasakan oleh perusahaan melainkan dapat berdampak pada citra Indonesia di mata investor.
Apalagi di situasi saat ini menarik investasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya.
"Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah," tutur Nurul, Rabu (23/4/2025).
(ily/ara)