Eddy Soeparno: QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia berhak membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini disampaikan Eddy menanggapi sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap keberadaan QRIS.

"QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (29/04/2025).

Menurut Eddy, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia dalam mendorong penggunaan QRIS merupakan langkah yang wajar.

"Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional," tegasnya.

Selain itu, Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

"Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal," tegasnya.

Eddy menambahkan, bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif sehingga sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

"QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main," ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.

"Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita," pungkas Eddy.

(akn/ega)