.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas terselenggaranya layanan angkutan Nataru yang selamat, aman, dan lancar.
“Alhamdulillah, dapat kami sampaikan bahwa secara umum, Penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Dudy pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Layanan Infrastruktur dan Transportasi dalam Rangka Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dudy mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan bersama berbagai stakeholder telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna memastikan kelancaran, keselamatan, dan keamanan Angkutan Nataru 2025/2026.
Terkait apresiasi yang diberikan DPR, Dudy menegaskan hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan transportasi Nataru. Ia menyatakan, apresiasi itu dimaknai sebagai pengakuan atas kerja keras dan dedikasi para petugas transportasi di lapangan, mulai dari pengatur lalu lintas, awak sarana angkutan, petugas bandara, pelabuhan, stasiun, hingga personel posko terpadu yang bekerja siang dan malam.
“Saya mewakili Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama, kolaborasi, dan keterlibatan berbagai pihak yang telah terjalin dengan baik dan harmonis selama penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026,” ucap Dudy.
Dudy menyebutkan, berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD), selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 tercatat sekitar 110,43 juta orang melakukan perjalanan. Angka tersebut meningkat 16,65 persen dibandingkan realisasi Nataru 2024/2025 yang mencapai sekitar 94,67 juta orang.
“Kenaikan signifikan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur panjang, sekaligus menjadi tantangan besar dalam menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi,” kata Dudy.
Meski terjadi lonjakan pergerakan, penyelenggaraan transportasi nasional tetap dapat terkendali melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, aparat keamanan, serta kesiapsiagaan petugas di lapangan. Pemerintah mengoperasikan posko terpadu dengan titik pantau di ratusan simpul transportasi, yakni 115 terminal tipe A, 62 terminal tipe B, 471 stasiun kereta api, 257 bandara, 264 pelabuhan laut, 248 pelabuhan penyeberangan, 42 gerbang tol, serta 44 jalan arteri untuk memastikan respons cepat terhadap dinamika lapangan, termasuk kondisi cuaca ekstrem.
Selain aspek kelancaran dan keselamatan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keterjangkauan biaya perjalanan. Selama masa Nataru, pemerintah memberlakukan program diskon tarif angkutan umum di berbagai moda. Untuk penerbangan domestik, hasil pemantauan menunjukkan penurunan harga tiket pada periode puncak berada di kisaran 15–19 persen dibandingkan rata-rata harga sebelum diskon. Bahkan, pada beberapa rute penerbangan, harga tiket tercatat turun hingga 24 persen dibandingkan tarif sebelum diskon. Kebijakan ini dinilai efektif membantu masyarakat mengakses layanan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau.
Di samping itu, program mudik gratis pada masa Nataru yang mencakup moda darat, laut, dan perkeretaapian juga dimanfaatkan oleh puluhan ribu masyarakat. Program tersebut tidak hanya meringankan beban biaya perjalanan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi juga berkontribusi mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama.
Capaian positif penyelenggaraan Nataru juga tercermin dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Pustral UGM yang mencatat nilai 87,43 dengan kategori sangat puas. Hasil ini menunjukkan kebijakan dan langkah operasional pemerintah dirasakan langsung manfaatnya oleh pengguna jasa transportasi.
“Meski demikian sejumlah catatan evaluasi perlu ditingkatkan antara lain penguatan mitigasi cuaca ekstrem, peningkatan keselamatan di titik rawan kecelakaan, optimalisasi pelayanan di simpul transportasi,” ucap Dudy.
Dudy menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berbenah. Evaluasi dari DPR, masukan para stakeholder, serta pengalaman masyarakat selama Nataru menjadi bekal penting bagi Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi angkutan Lebaran dan libur panjang ke depan agar lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.
