.png)
1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI beserta Perwakilan RI di Timur Tengah. Respons cepat pemerintah dalam merilis imbauan keamanan, menyiagakan hotline 24 jam, memantau intensif WNI terdampak, hingga mengeluarkan himbauan perjalanan ke kawasan tersebut dinilai sebagai langkah krusial dan bentuk perlindungan nyata bagi warga negara.
Apresiasi ini disampaikan merespons eskalasi ketegangan geopolitik yang memuncak akibat rentetan konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menyadari besarnya dampak stabilitas dan ancaman krisis kemanusiaan dari konflik tersebut, Farah menegaskan bahwa negara harus selalu hadir di garis terdepan untuk warganya.
"Tentu kita semua sangat prihatin atas terjadinya konflik ini. Namun yang paling utama dan mutlak saat ini adalah keselamatan warga negara kita. Perlindungan WNI dan rekan-rekan PMI di kawasan terdampak adalah prioritas tertinggi negara," kata Farah, dalam siaran pers, Selasa (3/3/2026).
Selain merespons krisis dengan cepat, kesiapan pemerintah dalam merancang skenario perlindungan turut mendapat sorotan positif. Kematangan rencana evakuasi, peningkatan status kewaspadaan, hingga imbauan penundaan perjalanan ke wilayah konflik mendapat acungan jempol dari parlemen.
"Kita melihat pemerintah sudah menyiapkan skenario kontingensi dan rencana evakuasi yang berlapis. Ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi yang mendadak, kita sudah siap. Saudara-saudara kita di sana pun bisa lebih tenang karena merasa tidak ditinggalkan sendirian," tambahnya.
Tak hanya soal kesiapan teknis, Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga memuji pendekatan yang diterapkan oleh para Duta Besar di lapangan. Langkah mengedukasi masyarakat terkait mitigasi krisis—seperti panduan menyusun Go-To Bag (tas siaga darurat)—dilakukan dengan cara yang sangat empatik dan memperhatikan kondisi psikologis WNI di perantauan.
"Kami mendengar laporan bahwa ada Dubes kita yang memberikan imbauan kepada warga pada momen menjelang buka puasa. Menurut kami, ini adalah pendekatan yang sangat humanis. Pesannya dapat tersampaikan tanpa membuat warga panik, karena mereka merasa dirangkul secara kekeluargaan," puji Farah.
Menurutnya, pendekatan kultural semacam ini sangat krusial. Bentuk perlindungan negara sejatinya tidak hanya mencakup keselamatan fisik, melainkan juga dukungan psikososial di tengah situasi darurat.
"Pendekatan seperti ini sangat penting. Apabila instruksi keamanan disampaikan dengan cara yang mengayomi, masyarakat kita tentu akan merasa lebih tenang. Secara psikologis, mereka merasa lebih terarah dan benar-benar dilindungi oleh negaranya," jelas Farah lebih lanjut.
Sebagai penutup, Farah mengingatkan bahwa tugas Indonesia tidak berhenti pada perlindungan perlindungan warga di luar negeri. Ia mendorong agar pemerintah turut memainkan peran diplomasi globalnya secara maksimal.
"Indonesia harus mengambil peran sebagai motor perdamaian, terus mendesak penghentian kekerasan dan de-eskalasi konflik, demi menjaga stabilitas keamanan global," pungkasnya.
