.png)
3 hours ago
2
Oleh: Rizky Suryarandika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Viralnya video soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menyatakan kapok jadi warga negara Indonesia (WNI) dan bangga anaknya mendapat kewarganegaraan Inggris berbuntut panjang. Sorotan kini diarahkan pada mekanisme pemberian LPBP yang banyak dimanfaatkan anak-anak dari keluarga berada juga anak-anak pejabat.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio mendorong LPDP berbenah diri pasca viralnya Arya Iwantoro dan sang istri, Dwi Sasetyaningtyas tersebut. Primus menyebut sudah memberi masukan kepada LPDP agar mengutamakan jalur afirmasi. Jalur inilah yang dapat digunakan WNI yang pintar tapi tak punya kemampuan secara finansial.
"Sudah diusulkan supaya afirmasi benar-benar jadi prioritas utama. Artinya, anak-anak bangsa yang pintar tapi berasal dari keluarga kurang mampu itu yang harus didahulukan. Negara hadir untuk mereka. Karena kalau bukan negara yang bantu, peluang mereka bisa tertutup hanya karena faktor ekonomi," kata Primus kepada Republika, Senin (2/3/2026).
Primus tak ingin anak bangsa yang pintar justru tak bisa berkembang karena terhambat uang untuk meneruskan studi. Sehingga Primus meyakini sistem penerimaan dalam LPDP perlu diperbaiki.
"Kebijakan beasiswa itu memang perlu direvisi. Harus ada skala prioritas yang jelas dan terukur. Jangan semua diperlakukan sama tanpa melihat konteks kemampuan ekonomi dan tujuan besar kebijakan," ujar politisi dari PAN itu.
Selain itu, Primus tak mempermasalahkan kalau ada anak pejabat yang lolos beasiswa LPDP. Tapi Primus mengusulkan agar skemanya diubah tidak dibayar penuh oleh negara 100 persen karena mereka berasal dari keluarga berada.
"Nah, kalau ada anak bangsa yang diterima di sekolah terbaik dunia itu tentu membanggakan. Tapi kalau secara ekonomi mereka mampu, ya skemanya bisa dibedakan. Tidak harus full beasiswa. Cukup 30–50% saja," ujar Primus.
Primus merasa Negara tetap perlu memberi dukungan bagi anak pejabat yang bisa diterima di kampus terbaik dunia. Namun menurutnya Negara tak perlu sepenuhnya menanggung biaya kalau memang keluarganya sanggup mengeluarkan dana.
"Logikanya sederhananya, anggaran kita terbatas. Jadi harus dipakai seefektif mungkin. Kalau yang mampu tetap dibiayai 100 persen, sementara yang kurang mampu tidak kebagian, itu tidak adil secara sosial dan tidak tepat secara kebijakan," ujar Primus.
Dengan skema seperti ini, Primus optimistis ruang fiskal bisa diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima afirmatif LPDP. Sehingga dampak beasiswa LPDP menurut Primus akan lebih besar, terasa, dan tepat sasaran.
"Intinya bukan mengurangi dukungan pada yang berprestasi. Tapi menata ulang supaya negara benar-benar fokus pada yang paling membutuhkan, tanpa meninggalkan prinsip merit. Skala prioritas jelas, tujuan jelas, dan anggaran dipakai secara bertanggung jawab," ucap Primus.
Diketahui, Arya Iwantoro merupakan anak dari Syukur Iwantoro yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2019. Sehingga Arya bukan dalam posisi miskin untuk meraih jenjang pendidikan lebih tinggi.
Publik juga sempat menyoroti status Mutiara Anissa, putri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang tercatat sebagai penerima LPDP. Mutiara diketahui berangkat ke Amerika Serikat pada Juli 2025 untuk melanjutkan studi magister di Harvard University.
Kemudian, dalam laman Linkedin, Dewinta Illinia Sumartono yang merupakan putri pertama Sri Mulyani mencantumkan sebagai penerima beasiswa LPDP 2016. Republika sudah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Dewinta dan Sri Mulyani lewat Direct Message (DM) Instagram tapi belum mendapat respon.
Skandal pendidikan...
