Legislator Jabar Dorong Penguatan Ekonomi Lokal untuk Tekan Pengangguran

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Lillah Sahrul Mubarok menyoroti tingginya angka pengangguran di Jawa Barat yang belum menunjukkan penurunan signifikan. Bahkan, Jabar tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi secara nasional.

“Saya prihatin dan khawatir jumlah penduduk Jawa Barat besar, penganggurannya pun tinggi. Namun, ada potensi pengangguran yang jauh lebih besar karena mungkin ada yang belum tercatat,” ujar Lillah di Bandung, Kamis (20/11/2025).

Ia menekankan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih akurat dan berbasis data agar pemerintah dapat menjaga stabilitas di tengah dinamika ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, harus menerapkan strategi jangka panjang untuk menekan angka pengangguran yang masih bertahan di level tinggi.

Salah satu langkah yang didorongnya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui perubahan kurikulum serta revitalisasi balai latihan kerja (BLK) yang menyesuaikan kebutuhan industri terkini.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan sektor industri sangat penting untuk membuka peluang kerja baru. “Di Subang akan dibuka pabrik, ini kesempatan bagus memperkuat kemitraan dengan industri,” katanya.

Selain pengembangan SDM, ia menilai penguatan ekonomi lokal juga menjadi kunci.

Pemberian insentif, pelatihan, serta akses permodalan yang mudah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai dapat membantu mereka bertahan dan berkembang di tengah gejolak ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja baru.

Ia juga menyoroti keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Lillah, keberadaan dapur tersebut bisa dioptimalkan untuk menyerap tenaga kerja.