.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Danantara melalui PT Danantara Asset Management (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas pemerintah secara luas dan merata.
“Program MBG merupakan fondasi penting bagi kualitas generasi mendatang,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Rosan memposisikan MBG sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Selain memastikan pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu menyusui, ucap Rosan, program ini dirancang untuk memperkuat rantai ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM pangan, koperasi desa, petani, peternak, dan nelayan sebagai bagian dari suplai dapur.
“Dengan desain seperti ini, MBG tidak hanya bersifat sebagai dukungan kesehatan, tetapi juga sebagai strategi penguatan ekonomi daerah, di antaranya penciptaan lapangan kerja secara masif serta penguatan mata rantai ekonomi dari petani/pemasok, produsen, hingga penerima manfaat langsung,” lanjut Rosan.
Melalui dukungan pembiayaan yang terstruktur dan akuntabel, sambung Rosan, Danantara ingin memperkuat ekosistem layanan gizi nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Danantara mendukung program MBG dengan menyediakan skema pembiayaan yang terarah dan dapat diakses pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan SPPG.
Melalui akses kredit dengan syarat yang seragam di seluruh perbankan (di bawah pengelolaan Danantara), Rosan memastikan proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan menghasilkan layanan gizi yang lebih konsisten bagi masyarakat. Rosan menambahkan kolaborasi ini mencerminkan sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program MBG memiliki infrastruktur pendukung yang kuat.
“Skema pembiayaan yang disepakati bukan hanya soal pendanaan, tetapi tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dilakukan oleh tim yang profesional,” ucap Rosan.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inklusif, Rosan menilai, percepatan pembangunan SPPG dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan mutu layanan gizi, serta memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dari perspektif ketahanan gizi nasional, lanjut Rosan, pembangunan SPPG menjadi aspek krusial untuk memastikan layanan gizi dapat disalurkan secara rutin, cepat, dan memenuhi standar gizi.
“SPPG tidak hanya berfungsi sebagai titik distribusi makanan bergizi, tetapi juga sebagai pusat edukasi keluarga mengenai pola makan sehat dan membangun fundamental manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan inovatif,” kata Rosan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan ketersediaan SPPG yang memadai adalah kunci keberhasilan program MBG. Dadan meyakini kolaborasi dengan Danantara Indonesia akan memperkuat kemampuan BGN dalam memperluas jangkauan layanan gizi secara terukur dan berkualitas di seluruh daerah.
“Pelaksanaan MoU ini dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi,” kata Dadan.
Rosan mengatakan pengaturan teknis akan disusun lebih lanjut melalui perjanjian kredit antara mitra perbankan dan debitur guna memastikan pembangunan SPPG berjalan terarah dan sesuai kebijakan yang berlaku. BGN dan Danantara meyakini kepastian skema pembiayaan ini akan mendukung percepatan pembangunan SPPG serta memperkuat upaya peningkatan layanan gizi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
