Kota Yogyakarta Dapat BKK Danais Rp41,3 Miliar, Diprioritaskan Atasi Stunting dan Sampah

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penanganan stunting dan persoalan sampah perkotaan masih menjadi prioritas penggunaan anggaran Dana Keistimewaan di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2026. Diketahui, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais sebesar Rp41,3 miliar. Dana ini sebagian akan diarahkan untuk dua isu strategis tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan total alokasi BKK Danais 2026 yang disalurkan Pemda DIY mencapai Rp312.249.291.750 untuk pemerintah kabupaten/kota serta kalurahan dan kelurahan di seluruh DIY. Dari total anggaran tersebut, alokasi BKK untuk kabupaten/kota se-DIY mencapai Rp168.837.291.750. Kota Yogyakarta memperoleh Rp41.309.673.000, disusul Kabupaten Bantul Rp42.415.051.500, Kabupaten Kulon Progo Rp37.143.942.500, Kabupaten Gunungkidul Rp26.758.716.750, serta Kabupaten Sleman Rp21.209.908.000. 

Sementara itu, BKK untuk kalurahan mencapai Rp 143.412.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp 29.730.000.000, Kulon Progo Rp 24.325.000.000, Gunungkidul Rp 53.885.000.000, dan Sleman Rp 35.472.000.000. Khusus untuk Kota Yogyakarta Pemda DIY mengalokasikan anggaran tematik.

"Dana keistimewaan melalui skema BKK ini diharapkan mampu memperkuat layanan publik di tingkat daerah, terutama untuk isu strategis seperti penanganan stunting dan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, selain urusan kebudayaan, pertanahan, kelembagaan dan tata ruang," ujar Eko Suwanto, Kamis (7/5/2026).

Eko menyampaikan, sebagian anggaran dialokasikan secara tematik untuk penanganan stunting dan sampah. Untuk program penanganan stunting, anggaran yang disiapkan mencapai Rp120 juta per kelurahan dengan total Rp5,4 miliar.  Sementara itu, untuk persoalan sampah perkotaan juga menjadi perhatian utama. Pemda DIY mengalokasikan Rp65 juta per kelurahan dengan total Rp2,925 miliar untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta.