Ketika Negara Diminta Berhemat

REPUBLIKA.CO.ID, Ada satu pelajaran tua yang selalu berulang dalam sejarah: perang tidak pernah benar-benar jauh. Ia mungkin meletus ribuan kilometer dari rumah kita, tetapi gema dentumannya pelan-pelan sampai juga ke dapur rakyat.

Kadang ia tidak datang dalam bentuk bom. Ia hadir sebagai harga minyak yang melonjak, harga beras yang merangkak naik, atau angka subsidi negara yang tiba-tiba membengkak seperti bendungan yang menahan air terlalu lama.

Karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026 sebaiknya tidak dibaca sebagai rutinitas birokrasi. Ia lebih tepat dipahami sebagai ketukan halus pada kesadaran negara: bahwa dunia sedang bergerak menuju ketidakpastian, dan Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk berpura-pura berada di luar pusaran itu.

Di tengah ketegangan antara Iran vs Israel - Amerika, perhatian dunia kembali tertuju pada satu garis sempit di peta: Selat Hormuz. Selat itu hanya sekitar tiga puluh kilometer lebarnya pada bagian tersempit. Namun hampir seperlima minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari. Tanker-tanker raksasa bergerak seperti karavan modern yang membawa darah bagi tubuh ekonomi global.

Jika jalur itu terganggu—oleh perang, blokade, atau sekadar ketegangan militer—yang bergetar bukan hanya Timur Tengah. Seluruh dunia ikut berguncang.

Indonesia memang bukan negara Teluk. Tetapi kita adalah negara yang bergantung pada impor energi. Itu berarti setiap gejolak di Hormuz hampir pasti menjalar sampai ke meja kerja para pengambil kebijakan di Jakarta.

Ketika harga minyak melonjak, negara dihadapkan pada pilihan yang sama-sama pahit: menaikkan harga energi di dalam negeri atau menambah beban subsidi dalam anggaran negara.

Di titik itulah contoh yang disinggung tentang Pakistan menjadi menarik. Negara itu memilih langkah yang tidak populer: memangkas fasilitas pejabat, mengurangi penggunaan energi birokrasi, dan menahan belanja negara yang tidak penting.

Langkah seperti itu mungkin terlihat teknis. Tetapi sebenarnya ia memuat pesan yang sangat dalam: negara harus lebih dulu menahan diri sebelum meminta rakyat berkorban.

Sejarah penuh dengan teladan seperti ini. Pada masa perang dunia, banyak negara mematikan lampu kota lebih awal, membatasi bahan bakar, bahkan memotong gaji pejabat tinggi. Negara ingin menunjukkan bahwa krisis bukan hanya beban rakyat kecil, melainkan tanggung jawab bersama seluruh aparat negara.

Di sinilah saya merasa pidato itu menyimpan pesan yang lebih sunyi namun penting. Pesan itu bukan hanya untuk para ekonom atau penyusun anggaran. Ia sebenarnya ditujukan kepada seluruh abdi negara—baik yang berseragam militer maupun yang bekerja dalam sunyi meja birokrasi sipil.

Bahwa pengabdian kepada negara bukan sekadar menjalankan tugas administratif atau komando struktural. Pengabdian juga berarti kesediaan menahan diri ketika bangsa menghadapi masa sulit.

Dalam pengalaman banyak bangsa, krisis jarang dimulai dari ekonomi. Ia sering lahir dari ketegangan geopolitik yang tampak jauh, lalu menjalar seperti retakan kecil di dinding yang lama-lama meruntuhkan seluruh bangunan.

Karena itu, ujian terbesar bagi Indonesia bukan sekadar apakah kita mampu bertahan dari guncangan ekonomi global. Sejarah menunjukkan bangsa ini berkali-kali mampu melewati badai.

Ujian yang lebih berat justru ini: apakah negara mampu menunjukkan keteladanan moral ketika badai datang.

Rakyat biasanya tidak keberatan berhemat jika mereka melihat para pemimpinnya hidup dengan kesederhanaan yang sama. Tetapi pengorbanan akan terasa pahit jika rakyat menyaksikan negara tetap berjalan dalam kemewahan.

Dalam tradisi kepemimpinan lama, sikap seperti itu memiliki satu nama yang hampir terlupakan hari ini: asketisme kekuasaan—kemampuan seorang pemimpin menahan dirinya sendiri sebelum ia meminta rakyat menahan hidup mereka.

Sejarah Islam pernah memberi contoh yang sangat terang melalui sosok Umar bin Abdul Aziz. Sebelum menjadi khalifah, ia dikenal sebagai bangsawan yang hidup mewah: pakaiannya indah, tubuhnya terawat, dan kehidupannya dikelilingi kenyamanan. Namun setelah memegang kekuasaan, hidupnya berubah drastis. Pakaiannya sederhana. Makanannya biasa. Bahkan lampu minyak milik negara tidak ia gunakan untuk urusan pribadinya.

Bagi Umar, kekuasaan bukanlah kemewahan yang harus dinikmati. Ia adalah amanah yang suatu hari akan ditanya oleh sejarah—dan oleh Tuhan. Di situlah sebenarnya kita menemukan inti dari semua pembicaraan tentang krisis energi, geopolitik, dan penghematan negara.

Pada akhirnya rakyat memahami satu hal yang sangat sederhana: ketika badai datang, kapten kapal harus berdiri paling depan di geladak, merasakan angin yang sama kerasnya dengan para awak. Bukan bersembunyi di kabin yang paling hangat.

Jika dunia benar-benar bergerak menuju masa yang lebih sulit, maka yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini bukan hanya kebijakan ekonomi yang tepat. Yang lebih penting adalah keteladanan dari mereka yang mengaku mengabdi kepada negara. Karena dalam setiap krisis, rakyat sebenarnya tidak hanya menunggu keputusan pemerintah. Mereka menunggu contoh.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.