.png)
4 hours ago
5
Pemandangan sel tahanan yang penuh sesak dengan narapidana di Manila, Filipina, 21 November 2021 (dikeluarkan pada 22 November 2021). Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Filipina, beberapa penjara di negara itu menahan sejumlah tahanan di atas lima kali kapasitas yang dimaksudkan di tengah krisis COVID-19. Sejumlah besar tahanan kasus narkoba akibat penumpasan obat-obatan terlarang yang diluncurkan oleh Presiden Rodrigo Duterte ketika ia menjabat pada tahun 2016.
REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Senator Filipina Marapon Dela Rosa disebutkan sudah keluar dari Gedung Senat Filipina, menyusul peristiwa penembakan yang terjadi di lantai dua Gedung Senat, Rabu (13/5/2026). Perginya Dela Rosa, mantan kepala polisi Filipina di era Presiden Rodrigo Duterte, sudah ditegaskan oleh juru bicara Istana Malacanang, pada Kamis (14/5/2026) pagi, seperti dikutip dari Inquirer.net.
Belum diketahui kemana Dela Rosa pergi, apakah bersembunyi atau berhasil ditangkap dan dibawa ke Mahkamah HAM Internasional di Den Haag Belanda.
Kemarin terjadi penembakan di Gedung Senat menyusul kedatangan tentara berbaju sipil yang ditengarai ingin menangkap Dela Rosa. Dela Rosa setelah menjabat sebagai kepala polisi mencalonkan diri sebagai senat dan menang. Menyusul pembukaan surat penangkapan dirinya, terkait kasus operasi narkoba besar besaran di era Duterte. Ia bersembunyi di sana sejak awal pekan.
Kepolisian Filipina mengeklaim suara tembakan di Gedung Senat adalah dari pistol aparat keamanan gedung, bukan dari polisi internasional. Aparat itu bagian dari marinir Filipina. Namun panglima militer Filipina membantah tentara nya terlibat dalam situasi menegangkan kemarin.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Senin (11/5) membuka segel surat perintah penangkapan untuk Senator Filipina Ronald Marapon Dela Rosa, yang awalnya dikeluarkan secara rahasia pada akhir tahun 2025.
Dela Rosa, mantan direktur kepolisian Davao City yang kemudian menjabat sebagai kepala Kepolisian Nasional Filipina pada masa pemerintahan mantan presiden Rodrigo Duterte, dituduh oleh ICC terlibat dalam rencana bersama pada periode antara 1 November 2011 dan 16 Maret 2019 untuk membunuh para tersangka kriminal di Filipina, termasuk orang-orang yang dicurigai terlibat dalam obat-obatan terlarang.
"Surat perintah penangkapan yang telah disampaikan kepada otoritas terkait di Republik Filipina itu awalnya diterbitkan secara rahasia pada 6 November 2025, menyusul pengajuan dari Kantor Jaksa tersebut pada 3 November 2025, tetapi baru dipublikasikan sekarang setelah adanya perubahan situasi," demikian pernyataan Kantor Jaksa ICC.
Duterte, yang menjabat sebagai presiden Filipina pada 2016-2022, ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan terpisah yang berkaitan dengan kampanye antinarkotikanya, sebuah langkah yang ditentang oleh Duterte.
sumber : ANTARA
