.png)
1 hour ago
1
Pekerja mengangkut hasil panen kelapa sawit.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI berencana mewajibkan ekspor komoditas, termasuk kelapa sawit melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Hal itu mulai memicu kepanikan di kalangan petani sawit.
Dalam beberapa hari terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi turun hingga menyentuh level Rp 1.500 per kilogram (kg). Ketua SPKS, Sabarudin, menilai penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar.
Dia menilai, rencana tata niaga ekspor satu pintu yang dikhawatirkan memunculkan praktik monopsoni. "Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara," ujar Sabarudin dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/5/2026).
SPKS, kata dia, meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar agar petani tak mengalami kerugian besar. Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memiskinkan petani sawit karena membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS.
Padahal sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga. Jika kondisi itu berlangsung lama, menurut Sabarudin, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.
"Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp 1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan," ujar Sabarudin.
Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, Sabarudin menambahkan, pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.
